Page 35 - MAJALAH 177
P. 35
LAPORAN UTAMA
DPR RI, Senayan, Jakarta, rapat ini
masih dalam momen HUT DPR RI.
Meskipun ada kenaikan premi
BPJS Kesehatan, Anggota Dewan
dari Fraksi Partai Gerindra ini
mengingatkan pemerintah agar
dilakukan secara bertahap. Ia juga
mengusulkan agar pembayaran iuran
BPJS Kesehatan harus diikuti dengan
peningkatan kualitas layanan di
fasilitas kesehatan (Faskes).
Selain itu, pasien BPJS juga
tidak boleh dipersulit lagi dalam
mendapatkan hak pengobatan atau
pelayanan yang memadai di semua
jenjang Faskes. “Harus linear dengan
peningkatan layanan, jangan sampai
ada lagi pasien antri, dan mendapat
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari. Foto: Andri/OD
perlakuan diskriminasi, apalagi
ditolak dengan alasan rumah sakit
sistemik untuk memikirkan strategi perbaikan manajemen pelaksanaan penuh,” tandas Putih.
keberlanjutan program JKN, dan tugas BPJS Kesehatan sebagai Dalam rapat tersebut, Komisi IX
peningkatan kualitas pelayanan bagi pengelola JKN sebagaimana tertuang DPR RI dan Komisi XI DPR RI juga
peserta JKN. dalam Undang-undang BPJS. mendesak Kementerian Kesehatan
“Di buku ini berisikan tentang Sementara rekomendasi masalah RI untuk secara terus menerus
ruang-ruang perbaikan untuk JKN. pendanaan JKN adalah pemerintah memperbaiki sistem pelayanan
Ini merupakan salah satu wujud bersama DPR RI harus melakukan kesehatan termasuk pemenuhan
pertanggungjawaban Komisi IX pengarusutamaan sektor kesehatan infrastuktur dan SDM kesehatan
DPR kepada masyarakat Indonesia sebagai sebuah investasi yang harus untuk mendukung supply side
dengan harapan bahwa Komisi dibangun, hal ini sangat terkait program JKN.
IX DPR dapat berkontribusi aktif dengan politik anggaran. Menurut Putih sinkronisasi regulasi
memberikan masukan kepada Masih berkenaan dengan JKN, BPJS Kesehatan juga perlu dilakukan.
para pemangku kepentingan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih “Jangan sampai pemerintah justru
pada umumnya, dan Presiden Sari menyampaikan, jangan sampai mencederai hati rakyat dengan
RI khususnya. Dalam rangka kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan aturan terkait peningkatan tunjangan
mencari solusi bersama terhadap membebani rakyat. Ia menyarankan Direksi BPJS Kesehatan, padahal
permasalahan JKN, demi menjaga agar Pemerintah mempertimbangkan kondisi keuangannya defisit yang
keberlangsungan penyelenggaraan kembali terkait kenaikan iuran, mana salah satu penyebabnya kinerja
sistem jaminan sosial di Indonesia,” dengan alasan sebagian besar peserta BPJS Kesehatan yang belum optimal,”
tambahnya. BPJS Kesehatan masih hidup pas- ujarnya.
Sebagai informasi, dalam buku pasan, sehingga dikhawatirkan tidak Iuran BPJS Kesehatan yang
ini juga disajikan matrik risalah melanjutkan kepesertaanya. diusulkan Menteri Keuangan adalah
masalah dan rekomendasi yang “Pendapatan masyarakat kita untuk peserta penerima bantuan
dihasilkan dari pembahasan belum cukup secara umum. iuran (PBI) dan non PBI kelas 3
terpusat dalam beberapa klaster Jangan sampai peningkatan premi sebesar Rp 42.000 per bulan per
permasalahan termasuk pendanaan yang terlalu tinggi justru akan jiwa. Sedangkan kelas 2 sebesar
JKN, kepesertaan dan kualitas menyebabkan drop out peserta Rp 110.000 per bulan per jiwa, dan
pelayanan JKN. lebih besar,” ungkapnya usai Rapat kelas 1 sebesar Rp 160.000 per bulan
Dijelaskan Prof. Budi Hidayat Gabungan Komisi IX DPR RI dan per jiwa. Kebijakan kenaikan iuran
selaku penulis buku ini, rekomendasi Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah diharapkan bisa menutup defisit
utama dalam buku ini berupa membahas tindak lanjut hasil audit keuangan BPJS Kesehatan yang
perbaikan sistem JKN di seluruh Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan berpotensi sampai Rp 32,84 triliun
aspek pelaksasnaannya, serta oleh BPKP, di Gedung Nusantara I hingga akhir 2019. l eko/es
TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 35
