Page 33 - MAJALAH 177
P. 33
LAPORAN UTAMA
TARGET SELANJUTNYA
Ke depannya, Ace mengatakan
bahwa Komisi VIII masih
menggodok RUU tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual
(PKS). Meski RUU PKS dinilai
cukup kontroversi, dalam artian
banyak menemui pro dan kontra,
namun kebutuhan masyarakat
akan adanya peraturan yang bisa
menghapus kekerasan seksual
juga tak kalah penting.
Meski belum disahkan, upaya
pengawasan berkaitan dengan
RUU PKS terus dilakukan
mengingat tingkat kejahatan
kekerasan seksual kian hari kian
meningkat. “Tugas Pemerintah
sebetulnya adalah bagaimana
menciptakan ekosistem
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong. Foto: Jaka/OD
lingkungan yang betul-betul
bisa ramah terhadap perempuan,
VIII DPR RI Ali Taher mengatakan pemerintah belum banyak anak, disabilitas. Sehingga
bahwa peraturan ini sangat penting mendukung kelompok sosial potensi untuk mencegah
sebagai payung hukum yang tersebut. Terlebih, kelompok terjadinya kekerasan seksual bisa
melindungi para pekerja sosial. disabilitas dinilai masih belum diantisipasi,” lanjut Ace.
“Pekerja sosial dengan mendapat kesempatan yang sama. Berbagai upaya sosialisasi
basis profesional menjadi aset “Tapi menurut UU itu mereka kinerja Anggota Dewan, terus
yang penting dalam konteks bisa mendapat perlakuan dilakukan. Legislator kelahiran
pembangunan sosial dan yang sama. Kita (Indonesia) Pandeglang ini punya cara khusus
persaingan baik nasional, regional Alhamdulillah telah berhasil untuk mendekati konstituen di
maupun global. Pekerja sosial menyelenggarakan Asian Para dapilnya, yaitu dengang aktif di
dengan kompetensinya membantu Games, pada tahun ini, itu salah media sosial. Ace mengatakan
mengantisipasi, memecahkan satu diantara keberhasilan dimana bahwa selain memiliki akun
masalah secara efektif, dan disabilitas semakin mendapat Instagram, dirinya juga rajin
memberikan perlindungan, perhatian yang sama,” lanjutnya. membalas Twitter, bahkan
sehingga dapat hidup layak dan dirinya juga punya laman
menjalankan keberfungsian UU PIHU website resminya sendiri. Pola
sosial,” kata Ali, dalam pidatonya Selanjutnya, yang menjadi komunikasi inilah yang terus
di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, capaian legislasi Komisi VIII dimanfaatkan dan dipertahankan
Jakarta, pada awal Agustus lalu. adalah disahkannya RUU tentang kepada masyarakat, demi
Penyelenggarahaan Ibadah Haji menyosialisasikan kinerjanya
UU PENYANDANG DISABILITAS dan Umrah (RUU PIHU) menjadi sebagai Anggota Dewan.
Selain UU Peksos, UU tentang Undang-Undang, pada Maret “Kami tentu berharap kita
Penyandang Disabilitas yang lalu. Ace menilai, undang-undang semua Anggota Parlemen mampu
menjadi hal yang juga penting. sebelumnya yaitu UU Nomor 13 bekerja sebaik-baiknya untuk
Peraturan yang sudah disahkan Tahun 2008, hanya mengatur rakyat, kami berharap rakyat pun
pada 2016 lalu, merupakan hasil tentang haji saja. “Sekarang juga selalu mengawasi kinerja
revisi dari UU Nomor 4 Tahun keduanya kita atur, karena banyak kami, karena di situlah kami akan
1997 tentang Penyandang Cacat. keluhan di masyarakat dimana dinilai oleh masyarakat, apakah
Tidak hanya berganti nama, UU sekarang umrah juga banyak kita telah bersungguh-sungguh
ini menjadi penting mengingat dilakukan oleh umat Islam di bekerja mewakili rakyat,” tutup
pembangunan yang dilakukan Indonesia,” ujar Ace. Ace. l alw/es
TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 33
