Page 40 - MAJALAH 177
P. 40

LAPORAN UTAMA




            Baleg Beri Solusi                                                  Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
                                                                                 Kesepakatan ini diperoleh setelah
            agar Pembahasan UU                                                 sepuluh fraksi yang ada di DPR RI
                                                                               menyampaikan pandangannya,
                                                                               masing-masing. Semua fraksi
            Tidak Mandeg                                                       sepakat adanya sistem carry over
                                                                               atau lanjutan pembahasan RUU
                                                                               yang belum selesai ke DPR RI
                                                                               periode selanjutnya.  Sistem carry
            Bertepatan pada HUT ke 74 DPR RI, Badan Legislasi (Baleg)          over itu tertuang dalam perubahan
                                                                               UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
            DPR RI memberikan persembahan produk legislasi yang penting        Pembentukan Peraturan Perundang-
            dalam keberlangsungan pembahasan udang-undang. Ini sebagai         undangan. “Perubahan UU Nomor 12
            solusi agar pembahasan undang-undang tidak ‘mandeg’ dan bisa       Tahun 2011, Pembentukan Peraturan
            dilanjutkan pada periode yang akan datang.                         Perundang-undangan. UU ini sangat
                                                                               penting, karena seluruh proses
                                                                               legislasi di DPR sumbernya dari UU
                                                                               itu,” jelas Totok.
                     aleg telah merevisi      oleh Anggota DPR RI pada periode   Politisi dapil Jawa Timur V ini
                     Undang-Undang (UU)       mendatang. Kesepakatan tersebut   menjelaskan dalam UU sebelumnya
                     Nomor 12 Tahun 2011      diperoleh pada rapat Baleg yang   ada pembatasan fungsi legislasi
                     tentang Pembentukan      dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg   hanya pada periode saat itu,
           BPeraturan Perundang-              Totok Daryanto.                  sehingga DPR RI periode berikutnya
            undangan (PPP). Dengan revisi      “Baik terimakasih, seluruh fraksi   hanya membahas Prolegnas
            tersebut, nantinya rancangan      di Badan Legislasi menyetujui    yang baru. Revisi UU tersebut
            undang-undang yang tidak             draf yang dihasilkan oleh     memungkinkan DPR RI periode
            selesai, bisa dilanjutkan                panja (Panitia Kerja)     berikutnya melanjutkan program
            pembahasannya                               untuk diteruskan,      legislasi DPR RI periode 2014-2019
                                                         diparipurnakan        yang belum selesai.
                                                         agar menjadi draf       “Nah, dengan UU ini direvisi, yang
                                                          resmi RUU inisiatif   tadi sudah disepakati, bahwa DPR
                                                          dari DPR RI,” ujar   RI yang akan datang itu dibuka,
                                                          Totok sebelum        dibolehkan untuk membahas
                                                         menutup rapat, di     Prolegnas yang sekarang sedang
                                                         Ruang Rapat Baleg,    dibahas ini untuk dilanjutkan
                                                          Gedung Nusantara I,   pada periode berikutnya. Memang
                                                                               kewenangannya masih sepenuhnya
                                                                               masih di DPR RI periode akan
                                                                               datang,” papar legislator F-PAN itu.
                                                                                 Pasal yang direvisi menyatakan
                                                                               bahwa dalam hal pembahasan
                                                                               rancangan undang-undang
                                                                               belum selesai pada periode masa
                                                                                            kenggotaan DPR RI











                                                                                                    Wakil Ketua Baleg
                                                                                               Totok Daryanto. Foto: Naefuroji/OD
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45