Page 43 - MAJALAH 177
P. 43
LAPORAN UTAMA
Pembangunan Berkelanjutan
(TPB). Di bidang Pendidikan,
misalnya, DPR RI bersama
Pemerintah sudah menetapkan
20 persen dari APBN dialokasikan
untuk Pendidikan setiap
tahunnya. Sementara, di bidang
sosial, kualitas kesehatan,
sanitasi dan akses terhadap air
bersih juga menjadi salah satu
perhatian khusus.
TPB yang teruarai dalam 17
goals menitikberatkan kepada 5P
yakni, prosperity (kemakmuran),
people (manusia), planet (bumi)
dan partnership (kemitraan),
dan peace (perdamaian)
merupakan respons yang tepat
terhadap tantangan besar abad
ke – 21, khususnya pada empat
dimensi. Pertama; ekonomi,
dengan membantu negara-
negara berpenghasilan rendah
mencapai TPB. Kedua; sosial,
dengan menekankan pentingnya
inklusi dan kesetaraan.
Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf. Foto: Azka/OD
Ketiga; lingkungan, dengan
mengoptimalkan upaya dalam
Goals (WPFSD). Forum ini behind atau tidak seorang pun menanggulangi perubahan
telah diselanggarakan DPR yang tertinggal artinya tidak ada iklim. Keempat; tata kelola,
RI sebanyak tiga kali dan diskriminasi. Tidak melihat dari dengan memastikan pentingnya
mendapatkan apresiasi dari agamanya, etnis-nya, tapi semua kelembagaan kuat dan saling
berbagai pihak, seperti Inter- harus bersama-sama mencapai bekerja sama. Semua ini
Parliamentary Union (IPU) dan kesejahteraan dan keamanan bertujuan untuk memastikan
Perserikatan Bangsa – Bangsa serta kedamaian di dunia ini,” pembangunan yang inklusif dan
(PBB). ungkap Nurhayati. berkelanjutan, sehingga tidak ada
Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Nurhayati menuturkan, seorang pun yang tertinggal, dan
Ali Assegaf menyampaikan parlemen memiliki peran penting ini hanya bisa terpenuhi melalui
sidang WPFSD merupakan dalam mengadopsi kebijakan DPR bersama Pemerintah.
kebanggaan masyarakat yang menitikberatkan pada “Ke-17 goals ini tidak sekadar
Indonesia. Mengingat, SDGs pembangunan universal, inklusif, menjadi komitmen global tetapi
atau Agenda 2030 tidak hanya dan berkelanjutan. “Parliaments ini amanat UUD 1945. Goal ini
agenda internasional, tetapi juga is in the heart of SDGs artinya tidak akan tercapai kalau masih
amanah undang – undang dasar peran parlemen sebagai pembuat ada yang tertinggal. Karena itu,
yaitu untuk mensejahterahkan legislasi dan pengawasan jadikan DPR dan Pemerintah
masyarakat serta menciptakan sangat penting dalam membuat sebagai mitra strategis untuk
keadilan sosial bagi seluruh anggaran bahwa harus sejalan mensejahterakan rakyat
rakyat Indonesia, guna dengan tujuan pembangunan melalui Tujuan Pembangunan
memastikan tidak ada satu pun berkelanjutan ditahun 2030,” Berkelanjutan. Saya selalu
yang tertinggal, no one left behind. jelasnya politisi F-Demokrat ini. mendukung dan mendorong
“Tujuan pembangunan Di dalam negeri, DPR RI pemerintah melaksanakan TPB
berkelanjutan di 2030 dengan sendiri sudah melakukan banyak yang Insya Allah bisa dicapai di
tujuan akhir yaitu no one left hal untuk mencapai Tujuan 2030 mendatang,”. l ann/es
TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 43
