Page 27 - MAJALAH 177

LAPORAN UTAMA

TRANSPORTASI PUBLIK MASIH
JADI PR PEMERINTAH
Transportasi publik atau
transportasi massal masih perlu
mendapatkan perhatian utama
dalam kepemimpinan Jokowi
– Ma’aruf Amin ke depan.
Menurutnya, pengembangan
transportasi publik belum fokus
dan terarah.
Demikian diungkapkan
Anggota Komisi V DPR RI
Abubakar Wasahua menanggapi
Pidato Presiden tentang RAPBN
2020 dan nota keuangannya
beberapa waktu lalu dalam
sidang Paripurna di Komplek
DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Pidato Presiden memberikan
sinyal bahwa pembangunan di
bidang infrastruktur itu masih
Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua. Foto: Sofyan/OD
perlu mendapat perhatian
utamanya yang berkaitan
dengan aspek perhubungan,
terutamanya transportasi,”
ungkap Abubakar.
HADIRNYA MODA TRANSPORTASI MASSAL SEPERTI MODA Ia mengatakan, pembangunan
RAYA TERPADU (MRT) DAPAT MENCIPATKAN BUDAYA BARU infrastruktur yang begitu
DI MASYARAKAT MENUJU PERADABAN YANG LEBIH MAJU. massif selama 4 tahun terakhir
“PROGRAM TRANSPORTASI BERBASIS KERETA API MASIH belum dibarengi dengan
pengembangan transportasi
PERLU DILAKUKAN PEMBENAHAN, SEHINGGA INDONESIA massal. Kedepan, menurutnya,
BISA SETARA DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN masyarakat membutuhkan
akses transportasi yang
terintegrasi dan tidak terhalang
batas administratif, sehingga
harus dijamin negara. Selain Tak dipungkiri, jika Sumber transportasi publik bisa
itu, pembangunan manusia Daya Manusia (SDM) Papua benar-benar menjadi andalan
juga sangat dibutuhkan karena membaik, maka mereka akan masyarakat.
menjadi investasi untuk bisa merasakan bagaimana cara Ia menambahkan, hadirnya
menyiapkan generasi SDM Papua membangun dan menikmati moda transportasi massal seperti
yang unggul di masa mendatang. hasil jerih payah sendiri. Moda Raya Terpadu (MRT) dapat
John juga menyesalkan, masih “Saya harap dengan semangat mencipatkan budaya baru di
banyaknya kasus rasisme yang kemerdekaan negara Indonesia masyarakat menuju peradaban
terjadi kepada masyarakat Papua. ke – 74 ini, hal-hal seperti itu yang lebih maju. “Program
Sementara itu, diskriminasi tidak terjadi lagi. Bagi saya transportasi berbasis kereta
dan perasaan termarjinalkan pribadi, masih banyak pekerjaan api masih perlu dilakukan
masih terjadi di tanah sendiri. rumah yang harus dituntaskan pembenahan, sehingga Indonesia
Menurutnya, perlu kebijakan di Papua. Pembangunan bisa setara dengan negara-negara
afirmatif pemerintah terhadap infrastruktur perlu tetapi jauh lain, katakanlah seperti Korea
masyarakat Papua agar ikut lebih penting menyelamatkan Selatan yang memiliki jalur
serta dalam pembangunan manusia yang ada di tanah pembangunan jalur kereta api
infrastruktur di tanah Papua. Papua,” tutupnya. yang memadai,” tandasnya. l ann/sf

TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 27