Page 25 - MAJALAH 177
P. 25
LAPORAN UTAMA
belum cukup. Pasalnya tidak
sedikit masyarakat yang masih
gagap teknologi dan lebih memilih
menyampaikan aspirasinya secara
langsung dengan mendatangi
gedung DPR RI. Hal tersebut
menurutnya harus difasilitasi
Anggota DPR RI. Parlemen harus
menyediakan sarana demokrasi
bagi masyarakat yang ingin
menyampaikan aspirasinya secara
terbuka, tanpa harus “menjebol
pintu”.
“Memang sudah ada tenda
aspirasi, namun hal itu
belum berfungsi sebagaimana Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo didampingi Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi dan Daniel Johan. Foto: Kresno/OD
mestinya. Sediakanlah ruang
bagi masyarakat yang ingin pembahasannya, maka itu tak pemerintah sebenarnya. Itu
menyampaikan aspirasi, keluahan seutuhnya kesalahan dari DPR semua masih harus menunggu
atau pengaduannya, baik untuk RI, melainkan juga andil dari jawaban pemerintah,”jelasnya.
DPR sendiri atau tentang pemerintah yang lama dalam Terkait adanya berita miring
pemerintah. Tidak sulit kok, membahas atau menyetujuinya. tentang Anggota DPR RI yang
lahannya ada dan anggarannya Edhy mencontohkan Komisi mangkir dari sidang Paripurna,
pun tidak besar,”ujar Edhy. yang dipimpinnya. Ada dua Edhy mengatakan ketidakhadiran
Rancangan Undang-Undang anggota DPR RI di Paripurna tidak
SUDAH JALANKAN FUNGSI DENGAN (RUU) yang kini tengah digodok bisa dijadikan tolak ukur bahwa
BAIK di Komisi IV DPR RI, yakni RUU anggota tersebut tidak bekerja.
Tak bisa dipungkiri, pada Karantina dan RUU Tentang Pasalnya tugas sebagai Anggota
momentum ulang tahun ke-74 Sistem Budidaya Pertanian DPR RI, sebagai wakil rakyat
DPR RI ini, banyak orang yang Berkelanjutan. RUU Karantina sejatinya tidak hanya duduk saat
mengaitkannya dengan fungsi sudah lebih empat tahun sidang paripurna saja. Banyak
dan tugas dari DPR RI itu sendiri, dibahas bersama pemerintah, tugas kedewanan lainnya yang
seperti fungsi pengawasan, namun belum juga selesai. Hal berada di luar Gedung DPR RI.
anggaran dan legislasi. Dalam hal itu bukan karena DPR RI tidak Contohnya ada kasus Baiq Nuril
pengawasan Edhy meyakini DPR membahasnya, namun lebih di NTB atau peristiwa Black out di
RI sudah menjalankan fungsinya kepada tarik menarik antar Pulau Jawa dan Bali.
dengan baik, meski belum kementerian. Artinya di tubuh Kedua kasus tersebut
sempurna, begitu pun dengan pemerintah sendiri masih ada mengharuskan Komisi terkait di
anggaran. perdebatan.Misalnya terkait DPR RI untuk segera melakukan
Dalam sisi legislasi, Ia pembentukan badan karantina pengawasan langsung ke
mengakui banyak Pekerjaan yang masih menimbulkan pro dan lapangan. Sementara sidang
rumah (PR) yang masih harus kontra. paripurna sudah terjadwal
segera diselesaikan DPR RI. “Alhamdulillah-nya masalah sebelumnya. Sudah pasti ada
Tidak sedikit yang mengaitkan Badan Karantina tersebut Anggota DPR RI yang tidak terlihat
minimnya produk undang- akhirnya mengerucut, tapi di ruang rapat Paripurna. Lantas,
undang (UU) yang dihasilkan hasilnya apa belum diketahui, apakah mereka tidak bekerja? Tidak
dengan kinerja DPR RI. Padahal karena itu semua diserahkan juga. Mereka tetap bekerja, namun
menurut Edhy, terbentuknya kepada pemerintah. Belum lagi pada saat yang sama mereka harus
atau terciptanya sebuah adanya salah satu pasal yang langsung ke masyarakat atau ke
produk UU merupakan hasil menjelaskan tentang bertanggung lapangan. Hal itulah yang menurut
pembahasan dan diskusi DPR RI jawab kepada siapa, padahal Edhy juga harus lebih dimengerti
dengan Pemerintah. Sehingga apa artinya bertanggung jawab, oleh media massa dan masyarakat
ketika sebuah UU itu lama artinya memperkuat posisi luas. l ayu/er
TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 25
