Page 21 - MAJALAH 177
P. 21
LAPORAN UTAMA
“Jadi, harus ada perubahan
terhadap aturan-aturan yang
menghambat pembangunan DENGAN USIA
tersebut. Beliau sampaikan, KE-74 KITA HARUS
prinsip yang selama ini dianut biar MAMPU MELAKUKAN
lambat asal selamat agar jangan
lagi dipakai dan sekarang harus EVALUASI DAN MAMPU
dirubah dengan prinsip cepat tapi MENINGKATKAN
selamat. Undang-undang yang DARIPADA KINERJA
ada harus diselaraskan kembali
dan perlu dilhat lagi aturan- DEWAN. TERKAIT
aturan mana yang tidak sejalan TUGAS POKOK FUNGSI
untuk diselaraskan lagi,” pungkas DEWAN, YAITU TERKAIT
Zainudin.
LEGISLASI
HUT KE-74 DPR RI, MOMENTUM
EMAS TINGKATKAN KINERJA Anggota Komisi II DPR RI
LEGISLASI Firman Soebagyo
Selain peringatan HUT RI, pada
Foto: Oji/OD
waktu yang sama DPR RI juga
merayakan HUT ke-74. Ini
merupakan momentum emas bagi
DPR RI untuk terus melakukan dewan, yaitu terkait legislasi, adanya skala prioritas,” tutur
evaluasi dan terus meningkatkan memang untuk periode ini Firman.
kinerja dewan. Adapun terkait prinsipnya memang DPR sekarang Untuk itu, Firman menjelaskan,
tugas pokok fungsi dewan, ini lebih mengedepankan terhadap terkait pembahasan UU dalam
terutama fungsi legislasi, Anggota masalah kualitas UU dan bukan jangka pendek DPR RI akan terus
Komisi II DPR RI Firman Soebagyo kuantitas UU,” ujar Firman. mengawal daripada rencana
menerangkan pada prinsipnya Legislator Fraksi Partai Golongan kerja pemerintah dan kemudian
DPR RI pada periode sekarang ini Karya ini kembali menegaskan, yang berikutnya adalah tetap
lebih mengedepankan terhadap tujuan dari pada DPR RI ke depan menjaga kualitas UU. Karena,
masalah kualitas UU dan bukan lebih meningkatkan kualitas UU dengan era demokrasi seperti
kuantitas. dan bukan jumlah besaran UU yang pada saat ini dengan kebebasan
UU yang disusun DPR RI periode dihasilkan. Firman mendorong, dan partisipasi masyarakat,
ini harus betul-betul menjadi satu agar hal yang sama kedepannya masyarakat juga mempunyai
dasar aturan hukum untuk tata juga diterapkan dengan melakukan hak untuk melakukan judicial
kelola pemerintahan dan negara. seleksifitas terhadap berbagai RUU review sebagaimana yang
Sehingga, aturan hukum ini tidak dengan adanya skala prioritas diamanatkan dalam konstitusi.
boleh sedikitpun ada yang cacat terutama dari kerjasama dari pihak “Oleh karena itu dengan
sehingga menimbulkan dampak pemerintah yaitu Badan Legislasi adanya UU yang kita buat ini,
dilakukannya judicial review oleh Nasional. harapan kami adalah pertama,
masyarakat. Demikian pesan “Jikalau DPR RI periode jangan sampai UU yang sudah
Firman kepada Parlementaria, di ini dianggap tidak mampu memakan waktu yang cukup
Gedung Nusantara II, Senayan, menyelesaikan, memang tujuan lama dan biaya yang cukup besar
Jakarta. kami berbeda. Sekarang ini kemudian berujung pada judicial
“Tentunya, saya selaku Anggota adalah kualitas yang kami review. Pengalaman masa lalu,
DPR RI menyampaikan ucapan tingkatkan dan bukan jumlah pernah terjadi permohonan judicial
selamat Dirgahayu DPR RI yang besaran daripada UU. Kedepan itu review terhadap UU dan kemudian
ke-74. Oleh karena itu, dengan nanti juga sama, dengan adanya permohonan tersebut dikabulkan
usia ke-74 kita harus mampu pemerintah membentuk Badan menyeluruh oleh MK. Ini
melakukan evaluasi dan mampu Legislasi Nasional itu nanti juga merugikan semua pihak, baik
meningkatkan daripada kinerja akan melakukan selektivitas waktu maupun anggaran kita,”
dewan. Terkait tugas pokok fungsi terhadap berbagai RUU dengan tandas Firman. l pun
TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 21
