Page 17 - MAJALAH 177
P. 17
LAPORAN UTAMA
mendapat image yang buruk.
Pihaknya memaklumi hal itu,
karena Indonesia berawal dari
negara otoriter yang berubah
menjadi demokrasi, hal itu
menyebabkan adanya gap.
“Ini yang pelan-pelan perlu
diberikan pemahaman kepada
rakyat. Jadi seolah-olah kalau
ada keburukan itu ada di DPR
tetapi kita bukan juga orang yang
mencari nama baik,”jelasnya,
Legislator Fraksi PDI
Perjuangan itu juga berharap DPR
RI semakin kuat dan semakin
tegas dengan fungsi yang
dimiliki. Pihaknya juga berharap
Pemerintah tidak alergi dengan
kritik karena demokrasi adalah
pilihan bersama.
“Konsekunesi dari demokrasi
pasti panjang mulai dari debat
dan sebagainya, saya berharap di
usia 74 tahun parlemen semakin
Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto. Foto: Naefuroji/OD
membaik,” jelasnya.
Terkait pidato presiden, Utut
memberikan apresaisi terhadap
konsep menghidupkan desa.
Namun, menurutnya yang perlu
DENGAN ADANYA PENGHARGAAN TERSEBUT, menjadi perhatian adalah dana
IA BERHARAP TERBANGUNNYA KOMITMEN DAN yang sudah digelontorkan harus
SEMANGAT BERSAMA UNTUK TERUS MENINGKATKAN dimanfaatkan untuk desa.
“Apa manfaat buat petani,
AKUNTABILITAS, DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN apa manfaatnya kalau itu
NEGARA YANG SEHAT desa nelayan. Model seperti
ini yang harus diawasi. Dana
yang digelontorkan benar-
benar mendorong pertumbuhan
dan feedback bagi perencanaan merupakan predikat yang ekonomi di desa. Jadi orang desa
penganggaran selanjutnya. Dengan dikeluarkan oleh BPK atas laporan ga perlu ke kota lagi. Konsep satu
adanya penghargaan tersebut, ia Keuangan Kementerian/Lembaga desa satu usaha terlalu muluk,
berharap terbangunnya komitmen yang dianggap memberikan desa ada 74 ribu di Indonesia.
dan semangat bersama untuk informasi kewajaran berdasarkan Kalau sebelahan sejenis dia
terus meningkatkan akuntabilitas, standar kriteria yang telah dibuat penguatannya apa? Itu harus
dalam pengelolaan keuangan BPK. Dengan demikian DPR dicarikan jalannya dengan
negara yang sehat. Terlebih, RI telah membuktikan bahwa bekerja sama dengan Pemerintah
keuangan negara punya peran pengelolaan keuangan negara di Kabupaten,”tuturnya.
dan kontribusi penting dalam lingkup DPR RI telah dijalankan Kelemahan selama ini, program
mencapai kesejahteraan secara efektif, efesien, ekonomis, belum jelas. Formula yang
masyarakat, menciptakan keadilan transparan dan akuntabel. dibutuhkan orang desa. Kami
sosial, hingga mendorong Sebagai lembaga yang menjadi di DPR RI tugasnya mengawasi
pemerataan yang semakin kuat. tempat pengaduan rakyat atas sembari memberi masukan.
Diketahui, opini WTP ketidakadilan, DPR RI masih l rnm/er
TH. 2019 EDISI 177 PARLEMENTARIA 17
