Page 18 - MAJALAH 177
P. 18

LAPORAN UTAMA




            Upaya Wujudkan Sistem                                              untuk duduk bersama dengan
                                                                               seluruh kementerian-kementerian
            Pertahanan Semesta                                                 lain terkait memperkuat aspek
                                                                               pertahanan kita, sehingga
                                                                               anggaran pertahanan harusnya
                                                                               dimaknai untuk mencakup aspek
                                                                               pertahanan seluruh Kementerian
            Pengembangan teknologi            dengan cara mewujudkan           dan lembaga,” ujar Satya.
            bidang komunikasi dan             sistem pertahanan semesta.         Politisi Partai Golkar tersebut
            pertahanan merupakan syarat       Dijelaskannya, bahwa sifat       menuturkan bahwa selama ini
            penting yang harus dimiliki       kesemestaan yang dikembangkan    anggaran pertahanan selalu
                                                                               diasosiasikan dengan anggaran
                                              melibatkan seluruh warga negara,
            tiap negara. Sebab ancaman        wilayah, dan sumber daya nasional   alutsista, di mana anggaran
            nyata yang diciptakan dunia       lainnya, serta sarana prasarana   tersebut masih belum memenuhi
            mengenai perkembangan ilmu        nasional yang dipersiapkan       Minimum Essential Force (MEF).
            pengetahuan dan teknologi         secara dini oleh pemerintah, serta   Sebabnya adalah minimnya
                                              diselenggarakan secara total,
                                                                               anggaran pertahanan yang
            bidang pertahanan telah           terpadu, terarah, dan berlanjut.  alokasinya belum mencapai 2
            menghasilkan sistem senjata        “Jadi, tidak hanya TNI, Polri   persen dari Produk Domestik
            dengan daya penghancur            tetapi juga masyarakat pada      Bruto (PDB). Ia mengaku saat
            besar, yang diwujudkan            sektor kementerian. Mesti diingat,   ini Komisi I  DPR RI bersama
                                                                                      pemerintah sedang fokus
                                              dalam Undang-Undang
            sebagai Senjata Pemusnah          Pertahanan disampaikan                     memoptimalisasikan
            Massal atau Weapons of Mass       bahwa Menteri                               MEF.
            Destruction (WMD), meliputi       Pertahanan memiliki
            sistem senjata nuklir, biologi    hak sepenuhnya
            dan kimia.







                     engan memiliki sistem
                     senjata itu, satu
                     negara bangsa makin
                     yakin untuk mencapai
           Dkepentingan nasional
            dengan didukung kekuatan
            militernya. Komisi I DPR RI yang
            memiliki tanggung jawab terhadap
            bidang pertahanan dan teknologi
            komunikasi bersama Kementerian
            Pertahanan tidak ingin Indonesia
            mengalami ketertinggalan dalam
            hal tersebut. Untuk itu perwujudan
            Sistem Pertahanan Keamanan
            Rakyat Semesta (Sishankamrata)
            terus digodok.
              Wakil Ketua Komisi I DPR RI
            Satya Widya Yudha berharap
            pertahanan Indonesia akan
            semakin kokoh di segala sektor
                                              Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha. Foto: Geraldi/OD


             18     PARLEMENTARIA      EDISI 177      TH. 2019
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23