Page 20 - MAJALAH 200

LAPORAN UT AMA

Pemerintah Harus Pastikan

Implementasi Perlindungan Sosial

Presiden Joko Widodo memberikan dukungan reformasi dampak penanganan pandemi.
perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Tak hanya itu, “Saya kira langkah yang diambil
pemerintah pusat juga mendukung program jaminan kehilangan oleh pemerintah dalam penanganan
pandemi Covid-19 ini sudah tepat. Selain
pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Serta, memperhatikan aspek penanganan
peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan kesehatan, Tahun 2022 nanti Indonesia
pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. masih menghadapi masalah dampak
penanganan Covid-19. Terutama,
dalam kebijakan memastikan social
safety net atau perlindungan sosial
bagi masyarakat yang terdampak
pandemi Covid-19 itu wajib dilakukan
PEMERINTAH oleh pemerintah,” ujar Ace
Pusat seperti dalam wawancara dengan
disampaikan Parlementeria.
Presiden Namun demikian,
Republik Ace meminta
Indonesia pemberian bansos
Joko Widodo tersebut wajib
dalam Pidato diperkuat pondasi
Kenegaraan, penataan data
Senin (16/8) memaparkan tentang yang akurat seperti
adanya dukungan reformasi dalam DTKS
perlindungan sosial yang diarahkan mengingat masih
pada hal-hal seperti Data Terpadu banyaknya hal
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan krusial yang
mensinergikan dengan berbagai data Wakil Ketua harus ditangani
Komisi VIII DPR RI
terkait. Ace Hasan Syadzily. agar
Foto: Jaka/Nvl
Merespon hal itu, Wakil Ketua
Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily
mengingatkan pemerintah
khususnya Kementerian Sosial
(Kemensos), untuk memastikan
adanya social safety net atau
pentingnya perlindungan
sosial bagi masyarakat
Indonesia terdampak
pandemi Covid-19.
Terlebih, di tahun
2022 mendatang,
Indonesia
diperkirakan
akan masih
menghadapi
masalah

20 PARLEMENTARIA EDISI 200 TH. 2021