Page 24 - MAJALAH 200

LAPORAN UT AMA

Isu Penegakan Hukum yang Luput

dari Pidato Kenegaraan

Agenda tahunan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka yang diduga dilakukan oleh aparat
menyambut HUT RI menjadi hal yang selalu ditunggu oleh kepolisian.
Beberapa hal tersebut menjadi
segenap masyarakat. Mulai dari isu pembangunan, ekonomi, alasan kenapa sebaiknya Presiden
reformasi birokrasi, hingga penegakan kasus-kasus hukum selalu Jokowi tidak menghilangkan isu-
menarik sebagai konsumsi bagi kebanyakan orang. isu tentang penegakan hukum di
Indonesia. Melalui Pidato Kenegaraan,
Presiden harusnya bisa menunjukkan
keberpihakan dan concern-nya
NAMUN, yang 37. Paket bantuan Covid-19 di berbagai terhadap kasus-kasus tersebut,
menarik di tahun negara disinyalir menjadi problem sehingga nantinya akan dibuat agenda
2021, Presiden serius yang menunjukkan kemunduran penting untuk menyelesaikan kasus.
Joko Widodo dari norma demokrasi. Dalam pidatonya, Presiden hanya
tidak sama sekali Transparency International menyampaikan bahwa pemerintah
menyinggung mengatakan, korupsi menjadi lazim
kasus dalam langkah respons Covid-19,
penegakan dari suap untuk tes Covid-19, suap di
hukum bidang perawatan kesehatan hingga
seperti di tahun-tahun sebelumnya korupsi di pengadaan persediaan
misalnya yang selalu dinanti yakni medis untuk publik.
kasus korupsi dan HAM. Hal ini tentu Sementara itu, kasus-kasus Hak
menimbulkan banyak tanggapan Asasi Manusia seakan tidak pernah
dari sejumlah kalangan aktivis HAM habis dan hampir setiap hari selalu
dan pegiat antikorupsi yang pada muncul di Indonesia. Komisi Nasional
akhirnya menuding istana telah Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
mengesampingkan penegakan hukum mengungkap, lembaga kepolisian RI
di Indonesia. menjadi pelaku pelanggaran HAM
Padahal di masa pendidikan yang paling banyak diadukan sepanjang
telah berkembang pesat ini, perilaku 2016-2020. Komnas HAM
masyarakat yang cenderung anti- mencatat ada 1.122 aduan
korupsi semakin meningkat. Hal itu pelanggaran HAM
dibuktikan dari data yang disusun oleh
Badan Pusat Statistik Indonesia yang Anggota Komisi III DPR RI
menyampaikan bahwa Indeks Perilaku Benny K. Harman. Foto: Andri/nvl
Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021
sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan
capaian 2020 sebesar 3,84.
Kemudian laporan tahunan yang
disampaikan oleh Transparency
International menjelaskan bahwa
Indonesia yang tahun 2019 masih
meraih skor 40 dan menempati ranking
85 dari 180 negara, anjlok hampir 20
posisi ke peringkat 102, dengan skor

24 PARLEMENTARIA EDISI 200 TH. 2021