Page 28 - MAJALAH 200
P. 28

SUMB ANG  SARAN







            Menelaah Isu


            Kesehatan Masa Depan








                      idato Presiden Joko     dengan kasus kematian harian tertinggi
                      Widodo pada Pengantar   di dunia.
                      Nota Keuangan dan        Adapun positivity rate juga masih
                      RAPBN 2022 bisa         sangat tinggi, selalu di atas 20 persen,
           P dimaknai sebagai                 jauh lebih tinggi dari standar WHO
            penyampaian informasi mutakhir sosial   5 persen. Pelaksanaan 3T (testing,
            kemasyarakatan dan kenegaraan yang   tracing, dan treatment) masih belum
            jadi capaian kemajuan pembangunan   maksimal. Harga testing terlalu mahal
            selama 76 tahun merdeka. Pidato   jika dibandingkan dengan negara lain.   Oleh: Hanibal Hamidi
            presiden tersebut juga menempatkan   Testing berdasarkan standar WHO   Dokter Teladan dan Kandidat Doktor
            isu pandemi Covid-19 sebagai isu utama   adalah 10 per 1.000 penduduk atau   Ilmu Politik
            yang menjadi perhatian presiden sendiri  sekitar 400.000 orang per hari. Testing
              Berdasarkan hasil penilitian    di Indonesia juga masih belum berbasis
            lembaga terbaik di berbagai negara   hasil tracing (testing epidemiologi),
            di bawah koordinasi WHO, tentang   tetapi didominasi testing yang bersifat   UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan
            peristiwa pandemi yang telah terjadi   screening bagi perjalanan dinas atau   Kesehatan (KK), sebagi acuan dalam
            sejak ratusan tahun lalu, disimpulkan   luar kota.                 penanganan kasus pandemi (lintas
            bahwa situasi sosial yang sangat   Ketersediaan sumber daya kesehatan   negara).
            berat terjadi saat belum ada vaksin   yang jadi kunci dari ketahanan sistem   Berdasrkan ketentuan UU KK, maka
            yang direkomendasikan oleh WHO.   kesehatan dalam menghadapi pandemi   diterbitkan Kepres No.11/2020 yang
            Ketakutan akibat kecepatan dan    Covid-19 secara nasional ini, mengalami   menetapkan status pandemi Covid-19
            perluasan penularan di suatu wilayah   pukulan cukup berat. Demikian pula   di Indonesia sebagai Kedaruratan
            tentu menimbulkan kepanikan. Ini   kinerja capaian vaksinasi yang masih   Kesehatam Masyarakat (KKM) dan
            mengakibatkan penurunan aktifitas   rendah. Pemerintah telah menetapkan   bersamaan waktunya pada 31 Maret
            sosial masyarakat yang berdampak juga   target sasaran vaksinasi untuk   2020 diterbitkan juga PP No.21/2020
            pada berbagai dimensi sosial kehidupan   mewujudkan herd immunity sebanyak   tentang PSBB. Kedua peraturan tersebut
            bermasyarakat dan bernegara, terutama   208.265.720 orang. Namun, sampai 17   sebagai acuan kebijakan pengendalian
            di bidang ekonomi.                Agustus 2021 capaian vaksinasi dosis   pandemi Covid-19 secara nasional.
              Perkembangan kasus Covid-19 di   1 baru 26,40 persen dan dosis 2 hanya   Permasalahan timbul sebagai akibat
            Indonesia yang terlaporkan pada 17   14,00 persen, masih sangat jauh dari   terbitnya Kepres No.12/2020 yang
            Agustus lalu, menunjukkan kasus   target yang ditetapkan.          menetapkan pandemi Covid-19 sebagai
            konfirmasi Covid-19 masih tinggi. Ada   Sebagai negara hukum yang   bencana nasional.
            penambahan kasus harian sebanyak   merupakan perwujudan sila ke-4,   Permasalahan utama akibat tarik
            20.741 kasus, sehingga jumlah total   pengaturan tata laksana pengendalian   menarik pengendalian pandemi
            kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia   ancaman penyebaran penyakit menular   Covid-19 yang terjadi antara BNPB
            mencapai 3.892.479 kasus. Fakta ini   bagi seluruh rakyat, telah diatur dengan   (kurang tepat bila kasus pandemi
            mendudukkan Indonesia di peringkat   regulasi khusus. Pertama, UU No.4/1994   diatur oleh UU PB) dengan Kemkes
            ke-13 dunia. Adapun angka kematian   tentang Wabah Penyakit Menular,   selaku pemegang mandat UU KK.
            harian akibat Covid-19 sebanyak   bagi penanganan kasus epidemi    Dualisme otoritas pemegang mandat
            1.180 orang. Walau sudah mengalami   (skala nasional, tidak keluar dari batas   pelaksanaan UU KK bagi penanganan
            penurunan, tetapi angka kematian   wilayah negara). Kasus epidemi juga   pandemi Covid-19 yang seharusnya
            masih tinggi, bahkan Indonesia    diatur dalam UU No.4/2007 tentang   Menteri Kesehatan, tetapi dilaksanakan
            beberapa kali tercatat sebagai negara   Penanganan Bencana (PB). Dan kedua,   oleh Kepala BNPB selaku ketua Satgas



             28     PARLEMENTARIA      EDISI 200      TH. 2021
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33