Page 23 - MAJALAH 200

LAPORAN UT AMA

pemerintah berupaya untuk menjaga
harga beli produk petani di periode
musim panen serta dibuat kebijakan
pengendalian inflasi yang menunjukkan
keberpihakan kepada petani,” kata
Johan.
Selain itu, ia juga menyoroti
kelemahan pemerintah dalam
melakukan belanja anggaran, dimana
serapan anggaran masih rendah di
berbagai kementerian dan seringkali
dipaksakan terserap pada akhir tahun,
sehingga penggunaan anggarannya
menjadi tidak efektif, tidak efisen dan
tidak produktif dalam menghasilkan
pengaruh terhadap perekonomian
nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Tim/Man
“Saya melihat pemerintah harus
segera melakukan penguatan belanja
yang berkualitas atau spending nasional. Salah satu bentuk dari belum “Saya yakin jika pemerintah
better untuk optimalisasi penguatan hadirnya perlindungan sektor pangan konsisten memprioritaskan sektor
serapan anggaran yang lebih tepat ditunjukkan dengan skor indeks pertanian pada APBN 2022, maka
waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah keberlanjutan pangan Indonesia yang rencana pemerintah ingin menurunkan
untuk peningkatan kesejahteraan lebih buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia. tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0
masyarakat,” ungkapnya. “Padahal pada era pandemi ini, sektor persen dan rasio gini di kisaran 0,376-
Menurut Johan, mestinya pemerintah tanaman pangan telah memainkan 0,378 dapat segera terwujud. Sebab,
menjadikan pertanian sebagai basis peran yang sangat penting karena basis potensi dan kekayaan ekonomi
ekonomi nasional karena secara hanya sektor pertanian yang memiliki kita adalah sektor pertanian dan
kewilayahan Indonesia memiliki 86,98% pertumbuhan positif, namun anggaran kelautan,” imbuhnya.
dari total desa yang punya potensi dan pertanian terus berkurang setiap tahun, Legislator yang berasal dari
penghasilan utama disektor pertanian. bahkan tahun 2020 lalu dipotong keluarga petani ini menuturkan,
“Namun kebijakan nasional yang mencapai Rp7 Triliun,” terang Johan. program pemerintah ternyata belum
diulas pada pidato Presiden Jokowi Johan menyatakan, pemerintah mampu menghadirkan kedamaian di
tidak menempatkan pertanian sebagai belum berhasil meningkatkan taraf hati petani Indonesia yang ditandai
prioritas pembangunan,” ujarnya. hidup petani untuk lebih sejahtera. dengan terjadinya krisis kepemilikan
Dikatakannya, Indonesia menunjukkan Berbagai penyebab dari belum hadirnya lahan, dimana sebagian besar petani
surplus beras nasional setiap tahun, kesejahteraan itu ditunjukkan dengan hanya memiliki lahan kurang dari 0,5
namun impor beras juga terus meningkat kenyataan harga di tingkat petani yang ha, bahkan berdasarkan data BPS,
setiap tahun. Johan mencontohkan, selalu jatuh pada saat panen, nilai tukar jumlah rumah tangga petani yang
produktivitas beras Indonesia berkisar petani yang masih rendah, upah riil buruh memiliki lahan kurang dari 0,5 ha telah
antara 5,13 -5,24 ton/ha dan berada tani yang cenderung melemah, adanya mencapai 16,25 juta rumah tangga.
sedikit di bawah Vietnam, tetapi biaya kemiskinan yang terpusat di pedesaan, Johan pun merasakan bahwa petani
produksi beras Indonesia lebih tinggi dan realitas rumah tangga miskin Indonesia selalu risau dan gelisah
dibandingkan dengan negara ASEAN yang bekerja di sektor pertanian yang disebabkan terjadinya kelangkaan
lainnya, sehingga petani Indonesia mencapai 46,3 persen, serta adanya pupuk setiap tahun, serta adanya impor
belum sejahtera. perkembangan penduduk miskin yang pangan yang semakin tinggi setiap
Ketua DPP PKS ini menyebutkan selalu meningkat, di perkotaan naik 1,32 tahun yang menciderai kedaulatan
bahwa pidato Presiden Joko persen dan di pedesaan naik 0,6 persen pangan nasional. “Maka, sebagai kritik
Widodo yang ingin membangun setiap tahun, demikian juga dengan terhadap pidato kenegaraan Jokowi,
kemandirian pangan jangan bersifat lip perkembangan Gini Ratio dari 2015- diperlukan garis kebijakan negara yang
service semata, karena menurutnya 2020 yang menunjukkan di perkotaan menunjukkan keberpihakan khusus
secara umum negara belum maksimal naik 0,06 persen dan di pedesaan naik pada petani, peternak dan nelayan
melakukan tata Kelola pangan secara 0,02 persen. Indonesia,” pungkas Johan. l dep/er

TH. 2021 EDISI 200 PARLEMENTARIA 23