Page 32 - MAJALAH 200

PENGA WASAN

Mengkaji Ulang Paket aat dikonfirmasi mengenai
hal ini, Wakil Ketua Komisi
X DPR RI Abdul Fikri
Pengadaan TIK di Spenelusuran dari para
Faqih menjelaskan hasil
Wilayah 3T Tenaga Ahli Komisi X menegaskan
bahwa program pengadaan TIK ini
untuk membantu beberapa daerah
yang masih terkendala gawai untuk
pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Panja PJJ yang dibentuk oleh Komisi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi X DPR RI pada tahun 2020 lebih
(Kemendikbudristek) berencana melakukan pengadaan produk menyoroti persoalan kuota internet
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan yang paling dikeluhkan, baik oleh guru,
pada Tahun Anggaran 2021. Hal itu sebagaimana diatur dalam orang tua, maupun siswa itu sendiri.
Komisi X DPR RI mendukung adanya
Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang telah diundangkan bantuan kuota internet ini dalam paket
pada 11 Februari 2021 silam. Menteri Koordinator Bidang TIK. Namun, juga harus ditekankan
kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pada persoalan infrastruktur untuk
pengadaan barang TIK itu dianggarkan sebesar Rp 17 triliun mendukung PJJ tersebut, terutama di
wilayah yang Terdepan, Terpencil, dan
sepanjang 2021 hingga 2024. Tertinggal (3T)
“Ini bagi yang tidak ada kendala
internet juga listrik. Bahkan juga ada
yang mengeluh saat ini masih ada
daerah-daerah yang blank spot dan
juga bahkan jaringan listrik belum ada.
Ada aduan masuk ke Komisi X DPR RI
bahwa bagaimana bisa dibantu kuota
internet kalau listriknya saja tidak ada.
Artinya berarti infrastruktur PJJ ini
terkendala,” ujar Fikri saat dihubungi
oleh Parlementaria, Rabu (1/9).
Lantas pengadaan TIK ini
sesungguhnya penting atau tidak? Fikri
menjawab bahwa kalau bagi yang tidak
ada infrastruktur listrik maupun internet,
maka para pelajar sebenarnya tidak
butuh pengadaan laptop dan barang
elektronik lainnya. Bahkan, seharusnya
Kemendikbud harus membuat kajian
kembali mengenai skema PJJ tersebut
dalam kaitannya dengan pandemi.
“Karena faktanya masih ada daerah-
daerah yang tidak bisa pakai internet.
Dan karena itu tidak ada jaringan untuk
bisa belajar. Sehingga, Kemendikbud
harus memberikan layanan yang betul-
betul tatap muka,” ujar Politisi PKS ini.
Fikri menilai pengadaan TIK ini
penting, namun harus dilihat pula
dari sisi efektivitas pengajar dalam
menyampaikan pembelajaran. Sebab,

32 PARLEMENTARIA EDISI 200 TH. 2021