Page 37 - MAJALAH 200

ANGGARAN

pendapatan masyarakat,” kata Anggota UU tersebut sehingga rencana kerja dan pengawasan guna mendukung
Komisi I DPR RI tersebut. atas PNBP dapat tergambar pada tahun peningkatan kinerja daerah. “TKDD
Maka dari itu, pihaknya mendorong mendatang,” terangnya. harus konsisten dan terkendali dengan
pemerintah untuk mengarahkan Terkait penurunan belanja pemerintah memperhatikan arah kebijakan,” tegas
kebijakan belanja negara yang di tahun depan, pihaknya berkomitmen Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
memiliki multiplier effect kuat terhadap untuk terus mengawal perkembangan
perekonomian. Belanja negara harus belanja modal pemerintah pusat yang Fraksi PPP
berorientasi pada hasil, efektif, efisien, notabene sangat penting sekali untuk Adapun Anggota Fraksi PPP DPR
terukur dan teruji sehingga tidak mempercepat pemulihan ekonomi RI Sy. Anas Thahir menilai target
sekedar business as usual. “Reformasi nasional di tengah pandemi. “Kami pertumbuhan tahun depan termasuk
struktural pun hendaknya dijalankan juga mendorong agar pemerintah optimistis, meski ekonomi tahun depan
pemerintah dengan monitoring dan pusat dapat mengoptimalkan dan masih dalam masa konsolidasi akibat
evaluasi secara berkala,” ujar Rizki. mengarahkan pemanfaatan belanja pandemi. Fraksinya, PPP menilai
Fraksi Partai Demokrat juga TKDD untuk pemulihan kesehatan, pertumbuhan tahun 2022 harus lebih
meminta kebijakan belanja subsidi perlindungan sosial dan ekonomi, tinggi dari tahun ini yang didorong oleh
lebih tepat sasaran dan pemerintah serta peningkatan vaksinasi,” pungkas membaiknya peningkatan mobilitas
dapat memprioritaskan kebijakan yang Anggota Komisi VI DPR RI teersebut. masyarakat yang ditopang semakin
pro-pertumbuhan, pro-kemiskinan, baiknya penanganan Covid-19.
pro-lingkungan dan pro-penciptaan Fraksi PKS “Pemerintah juga harus segera
lapangan kerja. Selanjutnya Di sisi lain, Anggota Fraksi PKD DPR memulihkan sektor-sektor ekonomi
melakukan pendekatan inklusivitas RI Hermanto mengritisi margin target terutama UKM yang berkontribusi
berkelanjutan melalui pendekatan four pertumbuhan nasional yang terlalu positif dan menjadi tumpuan hidup
tracks diarahkan untuk mendorong lebar, mengingat target di tahun- masyarakat serta menyerap banyak
pertumbuhan ekonomi guna tahun sebelumnya ditetapkan dalam tenaga kerja,” ungkapnya. Terkait
mengurangi segala ketimpangan agar satu angka nominal tertentu. Saat penerimaan negara, khususnya sektor
menciptakan Sumber Daya Manusia menyampaikan pandangan Fraksi PKS, ia pajak, Anas meminta pemerintah
(SDM) Indonesia yang berkualitas. mengatakan target dalam bentuk interval untuk fokus pada bagaimana cara
menyebabkan evaluasi oleh ekonom mengoptimalisasi penerimaan pajak,
Fraksi PAN maupun akademisi sulit dilakukan. baik dengan perluasan basis pajak
Dalam pandangan Fraksi PAN, “Maka kami mendesak pemerintah maupun peningkatan kepatuhan wajib
Anggota DPR RI Abdul Hakim Bafagih, untuk mencapai target-target pajak. Untuk PNBP, PPP mendorong
target pertumbuhan ekonomi dari pembangunan di bidang ekonomi pemerintah melakukan penyempurnaan
pemerintah itu hanya bisa tercapai maupun sosial sebagai wujud proses bisnis pengelolaan PNBP
jika transmisi Covid-19 rendah dan pertanggungjawaban kepada rakyat,” terutama mekanisme pemungutan,
kekebalan komunal tercapai. Jika kedua sebut Hermanto. perhitungan, penyetoran dan sanksi
hal itu tidak tercapai, maka perkiraan Ia turut menyoroti perlunya dalam pengelolaan PNBP.
pertumbuhan dinilai terlalu optimistis pemerintah menyusun target Mengenai target belanja pemerintah,
bahkan kurang realistis. “Maka dari itu, pendapatan terutama penerimaan pajak Anas menilai angkanya cukup besar
kami mengusulkan pemerintah agar yang realistis. Pemerintah juga harus untuk mendorong stimulus ekonomi,
menuntaskan penanganan Covid-19 waspada terhadap sejumlah sumber tentu dengan catatan bahwa realisasi
diantaranya melalui vaksinasi, jaring perpajakan yang memiliki resiko fiskal belanja negara tidak menghadali
pengaman sosial dan lainnya,” ujarnya tinggi. Seperti PPH badan yang secara kendala penyerapan ataupun
menyampaikan pandangan Fraksi PAN. historis memiliki waktu pulih yang lebih kebocoran. Fraksinya juga menyoroti
Hakmi juga menyoroti penetapan lama pascakrisis ekonomi dibandingkan anggaran TKDD, dimana pemerintah
target PNBP tahun depan yang sumber perpajakan yang lain. dapat memantapkan Dana Desa
senilai Rp333,2 triliun, dimana target Untuk belanja negara, Hermanto sebagai salah satu instrumen efektif
tersebut harus didukung dengan memandang pemerintah masih harus memperbaiki kualitas layanan publik
berbagai kebijakan strategis. Pihaknya fokus terhadap pencegahan dan dan ekonomi di desa. “Selain itu kami
turut mendorong agar pemerintah penanganan krisis kesehatan akibat juga mendorong agar Dana Desa
dapat segera menjalankan mandat pandemi. Selain itu, kebijakan TKDD juga dimanfaatkan untuk mendukung
UU PNBP yang baru. “Maka dari itu, tahun 2022 Hermanto bilang perlu kewirausahaan UMKM dan BUMDes,”
pemerintah diharapkan dapat segera difokuskan untuk pemulihan ekonomi, pungkas Anggota Komisi IX DPR RI
menyelesaikan peraturan turunan atas peningkatan kualitas pelaksanaan tersebut. lah/sf

TH. 2021 EDISI 200 PARLEMENTARIA 37