Page 35 - MAJALAH 200

ANGGARAN

perlu mengoptimalkan pendapatan
negara, inovasi pembiayaan serta
merasionalisasi belanja negara.
“Optimalisasi pendapatan negara
melalui perpajakan agar dilakukan
sejalan dengan pemulihan ekonomi
nasional, serta pemberian insentif
secara terukur,” ujarnya membacakan
pandangan Fraksi PDI-Perjuangan.
Mercy menyampaikan rasionalisasi
belanja negara yang memiliki kualitas
spending better ditandai dengan belanja
yang efisien, produktif, menghasilkan
multiplier effect perekonomian
dan efektif dalam peningkatan
kesejahteraan rakyat. “Maka kami
meminta pemerintah agar konsisten Juru Bicara F-Golkar Agung Widyantoro menyerahkan pandangan F-Golkar atas RAPBN 2020. Foto: Tim/nvl
dalam menjaga kebijakan belanja
pemerintah pusat di kementerian-
lembaga untuk diarahkan melalui Berkaitan dengan target belanja pertumbuhan ekonomi yang harus lebih
reformasi birokrasi yang baik,” sebutnya. negara yang menyusut di tahun depan, dari 5 persen.
Sementara dalam mengelola Agung bilang, pihaknya menilai hal “Kami mengingatkan pemerintah,
pembiayaan defisit, pemerintah diminta itu sudah sesuai dengan agenda jika realisasi tidak sesuai perencanaan,
agar penuh dengan kehati-hatian dalam konsolidasi fiskal menuju normal pada maka akan berdampak pada penurunan
menjaga rasio utang dalam batas aman tahun 2023. Penurunan anggaran pendapatan negara, belanja negara
dan sesuai dengan UU dan melakukan diharapkan tidak melemahkan upaya serta meningkatnya defisit anggaran,”
efisiensi biaya utang. Selain fokus dalam penanganan pandemi beserta dampak- sebut Anggota Komisi XI DPR RI itu
penanganan pandemi Covid-19, Agenda dampaknya yang diperkirakan masih menyampaikan pandangan Fraksi
pemerintah 2022 harus mempercepat terus berlangsung pada tahun depan. Gerindra.
belanja pemerintah yang berkualitas, “Pemerintah juga perlu meningkatkan Ia turut menyoroti target defisit
mengoptimalkan peningkatan kualitas belanja apbn melalui program anggaran di tahun depan. Sebagaimana
pendapatan negara dari sumber-sumber yang efektif, efisien dan tepat sasaran,” diketahui UU Nomor 2 Tahun 2020
baru yang sejalan dengan pemulihan kata Anggota Banggar DPR RI tersebut. mengamanatkan penurunan defisit
ekonomi. “Sehingga memberikan Mengenai target pendapatan, anggaran secara bertahap, dimana
landasan dalam mencapai konsolidasi Agung mengapresiasi target tersebut pada tahun 2020 defisit APBN
fiskal yang optimal pada tahun 2023 sekaligus mengingatkan pemerintah tercatat sebesar 6,14 persen dan
ke depan,” tandas Badan Anggaran bahwasanya kebijakan reformasi outlook tahun ini sekitar 5,82 persen.
(Banggar) DPR RI itu. perpajakan baik berupa intensifikasi Sedangkan pemerintah mengusulkan
maupun ekstensifikasi pajak perlu defisit anggaran RAPBN tahun depan
Fraksi Golkar dilakukan dengan seksama. Serta di level 4,85 persen. “Kami menilai
Sementara itu Anggota Fraksi Partai mempertimbangkan timing yang tepat angka tersebut masih cukup tinggi dan
Golkar DPR RI Agung Widyantoro agar tidak kontra produktif dengan menyarankan pemerintah lebih realistis
mengapresiasi langkah pemerintah upaya pemulihan ekonomi nasional. agar dapat menurunkannya lagi di
terkait target pertumbuhan yang kisaran 4-4,5 persen,” terang Wihadi.
dicanangkan. Menurut fraksi itu target Fraksi Gerindra Lebih lanjut, pihaknya mendorong
tersebut sangat realistis bahkan Pandangan lain dari Anggota Fraksi pemerintah untuk dapat mewujudkan
berpotensi mencapai batas atasnya. Partai Gerindra DPR RI Wihadi Wiyanto pertumbuhan ekonomi dan target
“Namun demikian, upaya pencapaian memaklumi target pertumbuhan dari pembangunan di tahun 2022.
target tersebut perlu menekankan pada pemerintah akibat masih adanya Pemerintah, kata Wihadi, harus
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketidakpastian yang tinggi. Namun meningkatkan pertumbuhan
inklusif serta berkesinambungan,” demikian, menurut Wihadi proyeksi produktivitas di sektor dengan nilai
terangnya menyampaikan pandangan pertumbuhan ekonomi itu terkesan tambah yang rendah sehingga menjadi
Fraksi Golkar. seolah pemerintah memaksakan multiplier effect terhadap pertumbuhan

TH. 2021 EDISI 200 PARLEMENTARIA 35