Page 38 - MAJALAH 200

LEGISLASI

Rancangan UU HKPD, Langkah

Awal Sinergikan Pusat dan Daerah

DPR RI bersama pemerintah terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD). RUU ini diharapkan
dapat menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal di
Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara.

enyusunan RUU HKPD menjaga kesinambungan fiskal daerah, serta menerapkan skema
merupakan penyempurnaan di tengah kondisi ketidakpastian sinergi pendanaan agar fokus pada
atas Undang-Undang perekonomian global. penyelesaian program strategis.
33 tahun 2004 tentang RUU HKPD akan mencakup Sebab hingga saat ini, belum
PPerimbangan Keuangan pengembangan pajak daerah yang terlihat adanya lompatan perbaikan
antara Pemerintah Pusat dan mendukung alokasi sumber daya kesejahteraan masyarakat yang
Pemerintah Daerah, dan UU 28 tahun nasional secara efisien. Dengan signifikan meski anggaran Transfer
2009 tentang Pajak Daerah dan demikian, ketimpangan kemampuan ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Retribusi Daerah. fiskal antara provinsi dan kabupaten/ terus meningkat sejak 20 tahun
Hal itu kota diharapkan akan semakin mengecil terakhir. Harapannya, RUU HKPD
dilakukan ke depannya. Pemerintah juga juga dapat menjadi katalisator
guna mendorong reformasi HKPD untuk dalam mempercepat perbaikan dan
menciptakan alokasi sumber daya pemerataan layanan publik di seluruh
nasional yang efisien. pelosok Indonesia.
Reformasi HKPD juga Laporan Bank Dunia (World
diarahkan untuk meminimalkan Bank) menyebutkan bahwa
ketimpangan vertikal dan permasalahan-permasalahan yang
horizontal melalui redesain terjadi terutama terkait dengan
transfer ke daerah, memperluas administrasi, keterlambatan
skema pembiayaan pembayaran, peraturan selalu berubah,
dan juknis yang selalu terlambat. Fakta
lapangan pun menunjukkan bahwa
Anggota Komisi XI DPR RI transfer dari pemerintah pusat kepada
Anis Byarwati. Foto: Arief/nvl
pemerintah daerah, jumlahnya tidak
signifikan.
Dana alokasi yang seragam antara
satu daerah dengan daerah lain seperti
antara daerah kepulauan menambah
dampak pada ketidaksesuaian dana
dengan kebutuhan. Problematika
tersebut membuat pemerintah daerah
kesulitan di dalam membangun dan
mensejahterakan rakyat di daerahnya.
Tak hanya itu, RUU HKPD tidak
memiliki kemajuan signifikan
dan dikhawatirkan bernasib

38 PARLEMENTARIA EDISI 200 TH. 2021