Page 39 - MAJALAH 200

LEGISLASI

sama seperti UU Nomor 33 Tahun pusat dengan daerah tidak seperti tanggapannya. Dia menilai aturan bagi
2004 tentang Perimbangan Keuangan daerah minta-minta kepada pusat. provinsi penghasil kelapa sawit perlu
Antara Pusat dan Daerah. Sebab Melainkan, bagaimana sebuah dimasukkan ke dalam pembahasan
menurutnya, dasar pembentukan tanggung jawab dari pusat pada Rancangan Undang-Undang
aturan tersebut tidak berangkat dari daerah untuk mendapatkan hak seperti Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
landasan filosofis, fundamental, dan desentralisasi fiskal, sehingga daerah (RUU HKPD). Menurutnya, tujuan
konsitusional sebagaimana mestinya. dapat membangun kesejahteraan dari adanya otonomi daerah adalah
rakyat. tercapainya kesejahteraan masyarakat.
DESENTRALISASI FISKAL HARUS Dalam kesempatan berbeda, Namun, hingga saat ini provinsi
TERAKOMODASI Anggota Komisi XI DP RI Agun penghasil devisa kelapa sawit belum
Tanggapan anggota DPR Gunandjar memberikan catatan mendapatkan timbal balik dari pusat
berkenaan dengan RUU ini cukup terkait landasan filosofis RUU. melalui DBH.
beragam. Anggota Komisi XI DPR RI Menurutnya, jika keuangan pusat- Masukan mengenai DBH juga
Anis Byarwati meminta kepentingan daerah hanya berbicara pada tataran disampaikan mantan Dirjen Otonomi
pemerintah daerah soal desentralisasi angka-angka dan tanpa memikirkan Daerah Kementerian Dalam Negeri
fiskal harus terakomodasi dalam landasan filosofis dan tujuannya, (Kemendagri) Djohermansyah.
pembahasan RUU HKPD. Sebab,
menurut Anis, RUU HKPD tidak terlepas
dari desain sistem otonomi daerah,
di mana transfer keuangan dari pusat RUU HKPD TIDAK
ke daerah merupakan konsekuensi HANYA BERDASARKAN
dari pembagian tugas untuk
menyejahterakan rakyat. PADA KETIMPANGAN
“Ini betul-betul kita menginginkan
kepentingan daerah untuk FISKAL TETAPI JUGA
desentralisasi fiskal bisa terpenuhi KARENA MASIH ADANYA
di RUU (HKPD) ini. Kita berharap
rekomendasi (dari kepala daerah) ini KETIMPANGAN LAYANAN
bisa dirinci lagi dalam bentuk Daftar YANG TIDAK MERATA
Investasi Masalah (DIM). Sehingga,
kita bisa elaborasi lebih rinci agar DI DAERAH-DAERAH DI
kepentingan daerah dapat terakomodir
di dalam RUU HKPD dan tujuan otonomi INDONESIA.
daerah bisa tercapai,” ujar Anis dalam
RDPU Panja RUU HKPD Komisi XI DPR Anggota Komisi XI DPR RI
RI dengan APPSI, APKASI, APEKSI, dan Agun Gunandjar. Foto: Arief/nvl
ADPSI awal Juli lalu.
Anis meminta RUU HKPD yang
dibentuk nantinya mempunyai ‘jiwa’.
Oleh karena itu, saat membahas
RUU HKPD yang menjadi inisiatif
pemerintah, langsung membahas
persoalan teknis berupa DIM. “Tetapi,
ketika kita sudah masuk ke DIM sudah maka tidak ada langkah maju yang Dirinya menyarankan pemerintah
masuk ke detailnya, kalau kita tidak spesifik. Pasalnya, nilai politisi Partai melakukan perbaikan skema
memahami framework-nya, memahami Golkar tersebut, RUU HKPD tidak pengelolaan keuangan pusat dan
jiwanya, kita akan terjebak pada hanya berdasarkan pada ketimpangan daerah. Penerapan DBH minyak
kerja-kerja teknis. DIM-nya seperti fiskal tetapi juga karena masih bumi, misalnya, dapat ditingkatkan
ini, pasal apa yang perlu diubah dan adanyaketimpangan layanan yang tidak dari 15 persen menjadi 35 persen.
sebagainya,” ujarnya. merata di daerah-daerah di Indonesia. Selain itu pemerintah juga perlu
Politisi Fraksi Partai Keadilan Mengenai Dana Bagi Hasil mempertimbangkan pemberian DBH
Sejahtera (F-PKS) ini berharap ke (DBH), Anggota Komisi XI DPR RI baru untuk provinsi penghasil kelapa
depan hubungan antara pemerintah Gus Irawan Pasaribu memberikan sawit. lhal/sf

TH. 2021 EDISI 200 PARLEMENTARIA 39