Page 79 - MAJALAH 162

P O J O K R P A R L E

Dunia Kos-kosan

Gonjang-ganjing

FOTO: DOEH/IW

Ada ungkapan menarik dilontarkan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar
Laksana saat menyampaikan pandangannya dalam acara Diskusi Publik bertema
“Mendorong RKUHP Yang Pro Penanganan Tipikor dan Tipidsus Lain di Gedung DPR,
awal Juli lalu. Salah satunya soal rumusan suap di kalangan swasta, ia meminta agar
perumusannya jangan sampai kabur.

enurutnya, suap di kalangan swasta bukan DPR khususnya para pemerhati masalah hukum.
korupsi di kalangan swasta. Swasta itu siapa Jadi dia tekankan, bukan sekedar korupsi di kalangan
saja atau pegawai non PNS. Karena itu dia swasta. “Kalau penyuapnya orang biasapun, sudah bisa kena
berpesan agar ibu-ibu dan bapak ini hati-hati. sanksi sepanjang meyuap PNS atau pejabat. Ini masalah
MOrang biasa ini sekarang bisa disuap, jangan spesifik, jangan sampai perumusannnya nanti kabur,” ia
hanya membayangkan warung kecil mbok-mbok di pinggir mengingatkan.
jalan. Ganjar juga menyoroti ancaman hukuman yang ada
Swasta itu sekarang banyak menguasai hajat hidup orang selama ini sudah cukup berat ada 20 tahun. Tapi dalam
banyak, misalnya mie instan. Siapa diantara ibu bapak yang prakteknya jaksa-jaksa baik jaksa KPK maupun Kejaksaan
di rumahnya tidak ada mie instan. “Kalau anggak ada, saya Agung meski diatur ancaman 20 tahun, tapi tuntutannya hanya
lestarikan, berarti langka. Ternyata semua rumah tangga ada 10 tahun. Kemudian oleh hakim diputus 5 tahun, lalu lewat
kan?,” sebutnya. remisi akhirnya tinggal 2,5 tahun, terus saja diskon. “Sampai-
Selanjutnya Ganjar mengatakan, bayangkan kalau pejabat sampai ada istilah quick count, real count, discount,” katanya
sektor swasta, misalnya petinggi di pabrik mie instan disuap, disambut tawa dan tepuk tangan panjang hadirin.
tolong produksimu ditahan sehingga langka di pasaran. “ Pasti Pada akhirnya dalam acara yang dibuka oleh anggota
masyarakat akan cari kemana, mie instans langka di pasaran. Komisi III Arsul Sani ini, Ganjar Laksana menyatakan, kita butuh
Bahkan dunia kos-kosan gonjang ganjing, rumah tangga galau adanya koodifikasi. Kalau tak ada koodifikasi begitu banyak
karena tak ada mie instan. Ini dampaknya yang akan dilihat,” tindak pidana diatur dalam UU tersendiri, DPR kerjanya hanya
ujarnya disambut hadirin yang memenuhi ruangan Banggar memproduksi UU saja. MP

162 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 79