Page 38 - MAJALAH 101

LEGISLASI

Wakil Ketua Komisi II DPR dari
Fraksi PDIP Arif Wibowo menyata­
kan, sejak awal, Fraksi PDIP memang
sudah mengusung gagasan pilkada
serentak. “Konsep kita, semua bisa
serentak 2019. Nyoblos caleg, kada,
pilpres pada hari dan jam yang sama.
Tinggal kemauan politik,” kata Arif.

Arif berharap, pilkada serentak ta­
hun ini menjadi awal untuk melang­
kah ke arah pilkada seren tak yang
berakhir 2018 dan kemudian bisa
berimplikasi pada penyerentakan
pada 2019. Bagi kepala daerah yang
habis masa jabatannya pada 2018,
menurut Arif, bisa diperjabatkan
hingga 2019.

“Itu yang mengurus KPU kabu­
paten kota, ini bisa dilakukan dan
tik dinasti, pemilihan langsung atau dengan pilkada serentak. Sejauh ini, bisa serentak 2019. Saya kira banyak
DPRD, dan tugas wewenang kepala pemerintah, menurutnya, sepakat fraksi mendukung. Nanti kita bukti­
daerah. dengan pola pengelompokan pilka­ kan di pembahasan RUU Pilkada.
da di 2015 dan 2018. Kendati be­ Sampai sekarang RUU Pilkada baru
Politisi dari Partai Amanat Nasional gitu, dia juga mulai tertarik dengan masuk perbaikan naskah akademis,”
(PAN) itu mengatakan saat ini panja konsep pemilu eksekutif pada 2019 jelasnya.
tinggal menyepakati alternatif wak­ yang akan membuat lebih efisien.
tu pelaksanaan pilkada serentak. Sementara itu pemerintah mene­
Terdapat dua alternatif usulan, yakni “Satu tahun orang selesai pemilu. gaskan keinginan pemerintah agar
dengan pola pengelompokan dan Setelah bupati, gubernur, presiden pilkada digelar secara serentak
penyelenggaraan yang bersamaan dilantik semua pada tahun itu, se­ demi efisiensi biaya. “Kalau opsi
dengan pemilu presiden. Dalam sudah itu kita mengurusi rakyat se­ itu disetujui maka gugatan pilkada
pola pengelompokan, pilkada akan muanya. Jadi aman Republik, tidak akan disidangkan di pengadilan ad
diba gi menjadi dua kali pelaksana­ ribut tiap hari,” tandasnya. hoc di setiap daerah,” kata Mendagri
an, yakni pada 2015 yang diikuti Gamawan Fauzi di Jakarta, Selasa
279 pilkada dan pada 2018 yang Djohermansyah menambahkan (19/3).
melibatkan 244 pilkada. jika konsep itu dipilih maka UU
Pilkada juga harus memuat transisi, Ia menjelaskan, lebih banyak ke­
“Selanjutnya pilkadanya akan di­ yakni kepala daerah yang akan dipi­ untungan yang bisa diperoleh deng­
laksanakan tiap lima tahun sete ah lih pada 2015 dibuatkan aturannya an memindahkan persidangan seng­
l
2015 dan 2018,” kata dia. Semen­ tentang masa jabatannya hanya keta pemilukada ke pengadilan ad
tara itu, sambung Hakam, untuk al­ sampai Juli 2019. “Jadi dinyatakan, hoc di daerah. Misalnya, tidak perlu
ternatif kedua adalah selu ruh pilka­ masa jabatan yang dipilih 2015 ha­ harus membawa berkas dan saksi ke
da diserentakkan di 2019. Dengan nya 4 tahun, sampai dengan 2019. Jakarta yang membutuhkan biaya
konsep ini, nantinya pilkada, baik Jadi tidak memotong masa jabatan, dan tenaga tidak sedikit. Konsekuen­
gubernur maupun bupati/ walikota kita atur di situ. Untuk selanjutnya si itu dinilai rasional lantaran tidak
dilaksanakan berbarengan dengan akan tetap lima tahun demi menda­ mungkin MK bisa menggelar sidang
pemilihan presi den atau disebut patkan satu pilkada yang serentak apabila ada puluhan pasangan calon
dengan pemilu eksekutif. Pemilu se­Indonesia,” kata nya. kepala dae rah secara berbarengan
eksekutif ini akan dilaksanakan pada mengajukan gugatan.
Juli 2019 setelah pelaksanaan pemi­ Seperti diketahui, sebanyak 152
lu legislatif pada April 2019. pilkada akan diselenggarakan ta­ Sehingga, dengan memindahkan
hun ini, 43 di antaranya merupakan wewenang dari MK ke pengadilan
Sementara itu, sikap pemerintah pilkada yang dimajukan dari 2014. daerah maka diharapkan waktu
yang disampaikan lewat Dirjen Oto­ Pilkada serentak 2013 diharapkan sidang selama 14 hari bisa ter­
nomi Daerah Kementerian Dalam akan menjadi titik tolak bagi rencana penuhi. “Kita kembalikan ke model
Negeri, Djohermansyah Djohan, pemilu serentak 2019 tersebut. yang dulu, cost­nya lebih murah,”
mengatakan pemerintah sepakat ujar Gamawan.

38 PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013