Page 41 - MAJALAH 101

Kebijakan perumahan seharusnya memiliki penghasilan maka akan dari UU Perumahan dan Kawasan
bergeser dari isu kepemilikan rumah diwajibkan menabungkan dananya Pemukiman. Berdasarkan surat
secara permanen kepada bagaimana untuk dikumpulkan di badan ini. penugasan dari Presiden, menurut
cara pengelolaan pembiayaan Agus, tidak hanya Kemenpera yang
rumah. Hal ini dikarenakan semakin “Kalau kita tarik satu persen terlibat dalam pembahasan RUU
banyaknya jumlah perumahan yang saja, dalam hitungan kasar akan Tapera, tetapi kementerian/lembaga
dimiliki dengan sistem sewa atau terkumpul dana Rp 24 triliun,”kata lainnya, misalnya Kementerian
kontrak. Perumahan yang semakin Yoseph. Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
membesar dalam jumlah kontrak Kemenkumham. Agus menyatakan
atau sewa terjadi antara lain karena Dalam RUU Tapera, menurutnya, optimistis Badan Pengelola Tapera
adanya fenomena “mengota” atau s e l a i n m a s y a r a k a t y a n g akan menjadi besar asalkan dikelola
pemusatan perkembangan di berpenghasilan rendah, Pemerintah secara profesional.
daerah perkotaan sehingga terjadi diwajibkan menyimpan modal awal
pemusatan permintaan perumahan minimal sekitar Rp1 triliun. “Jadi ini Menanggapi RUU Tapera, Dirut
yang sangat besar di kota­kota dan semacam dana sharing,” katanya. BTN Iqbal Latanro mengatakan,
wilayah penyangga di sekitarnya. keberhasilan penyelenggaraan
Yoseph menegaskan Badan Tapera perlu didorong dengan
Kita akui bahwa, Rancangan Pengelola harus profesional, kepesertaan Tapera yang seharusnya
U n d a n g ­ U n d a n g Ta b u n g a n transparan dan akuntabel. Badan bersifat wajib bagi pekerja dengan
Perumahan Rakyat (RUU Tapera) pengelola bertugas untuk mengelola tingkat penghasilan tertentu. “Dalam
baru saja digulirkan, karena itu kita dana yang terkumpul
semua mengharapkan RUU ini dapat bisa diinvestasikan
menjadi terobosan bagi penyediaan dan dimanfaatkan.
perumahan rakyat dengan biaya “Hasil diskusi dengan
murah. Disisi lain, RUU Tapera pemangku kepentingan
ini akan memberikan akses bagi termasuk asosiasi
masyarakat yang berpenghasilan pekerja/buruh yang
rendah untuk memiliki rumah berpenghasilan rendah,
dengan menjadi anggota Tapera, semuanya memberikan
masyarakat yang tidak memiliki dukungan,” katanya.
rumah bisa mengakses kredit
kepemilikan rumah dengan bunga Menurut Yoseph, para
rendah. peserta nan ti akan bisa
mendapatkan rumah
“Kami prihatin sekarang ini dengan bunga murah,
terlihat pemerintah justru semakin dan setiap peserta
tidak mampu memenuhi kebutuhan berhak mendapatkan
perumahan rakyat,” kata Ketua rumah satu kali seumur
Pansus RUU Tapera Yoseph Umar hidup.
Hadi baru­baru ini.
Yosep menegaskan
Dari data yang didapatkan Badan Pengelola Perumahan Rakyat mengelola rekening dana Tapera dan
sekarang ini setidaknya ada 15 juta akan mengelola sendiri dana yang mendorong pemanfaatannya pada
KK tidak punya rumah. Sementara diterima dari tabungan masyarakat bidang perumahan, Badan Pengelola
pertumbuhan kebutuhan rumah per dengan transparan sehingga bisa Tapera dapat bersinergi dengan
tahun sekitar 750 ribu unit rumah. digunakan untuk pembiayaan bank yang fokus pada pembiayaan
rumah murah atau rumah sangat perumahan/KPR,”katanya.
“Data dari BPS saat ini di Indonesia sederhana (RSS).
ada 41 juta rumah. Kalau yang Dia memaparkan, dana Tapera
rusak satu persen, jadi ada 4,1 juta “Nanti bunganya bisa tiga persen sebagai hasil iuran peser ta
unit rumah yang rusak. Jadi masih dan jangka waktu kreditnya bisa 40 semestinya diinvestasikan pada
kurang banyak,” kata Yoseph. tahun. Maka harga RSS Rp 88 juta bank yang fokus pada pembiayaan
bisa dicicil sekitar Rp 250 ribu per perumahan dan bank tersebut
Lebih lanjut Yoseph menjelaskan bulan. Ini tak akan memberatkan juga dibebaskan dari kewajiban
bahwa nanti akan dibentuk Badan masyarakat kecil,”kata Yoseph. penyediaan giro wajib minimum.
Pengelola Perumahan Rakyat
yang akan mengelola dana Sementara Sekretaris Kemenpera, Dukung RUU Tapera
untuk penyediaan rumah. DPR Agus Sumargiarto mengatakan
mengusulkan setiap orang yang RUU Tapera merupakan amanat Menteri Perumahan Rakyat Djan

PARLEMENTARIA EDISI 101 TH. XLIII, 2013 41