Page 4 - MAJALAH 156
P. 4
ASPIRASI
Rekayasa Berita Acara Kesepakatan
Kami adalah kuasa hukum tersebut adalah sebagai berikut : + 203 Ha sedangkan disebutkan
masyarakat petani Desa Cakura, a. Tidak dicantumkannya pada SK Gubernur SulSel No. 56/I/
Kec. Polombangkeng Selatan, Kab. nomor patuk, Leter C atau Girik yang Tahun 2016 seluas 640 Ha. sehingga
Takalar, yang lahannya direncanakan merupakan data pendukung, namun ada selisih 203 Ha, dan terindikasi
digunakan sebagai obyek perluasan hanya dicantumkan nama, luas tanah rekayasa/pemalsuan data
pembangunan bendungan dan tanda tangan. 2. Lahan seluas 640 Ha untuk
Pammukulu, menyampaikan bahwa b. Pada Berita Acara Nomor perluasan pembangunan bendungan
Berita Acara Kesepakatan luas tanah 1. ditemukan pemilik lahan a.n. Pammukulu merupakan hasil dari
yang dibuat oleh Tim Pengadaan Gunawan yang ikut menandatangani rekayasa oknum Pemerintah Kab.
Tanah Provinsi Sulawesi Selatan namun tidak dicantumkan keterangan Takalar.
dan Pemerintah Kab. Takalar kepemilikan atas lahan yang mana. 3. Kami memohon agar
sebagai dasar diterbitkannya Surat Demikian pula pada nomor 8, 9,10, DPR RI mengawasi pelaksanaan
Keputusan Gubernur Prov. Sulawesi tidak mencantumkan alamat pemilik perluasan pembangunan bendungan
Selatan No. 56/I/Tahun 2016 diduga lahan serta adanya dugaan pemalsuan tersebut. n
telah direkayasa dan dipalsukan data- tandatangan.
data pendukungnya oleh oknum c. Bahwa dari 152 orang yang Abdul Rahman.S,
Pemerintah Kabupaten Takalar. menandatangani berita acara terdapat Makassar, Sulawesi Selatan
1. Adapun bukti pemalsuan jumlah luas lahan yang berbeda yaitu
Penggunaan Dana Desa Perlu Ditinjau
Saya adalah warga Desa Pantai tradisional, melakukan pemborosan jalan di Desa Pantai Kwala Serapuh,
Kwala Serapuh melaporkan dengan melakukan pembangunan Kec. Tanjungpura, Kab. Langkat
mengenai tindakan arogan dan kantor Kepala Desa yang sebenarnya sepanjang + 120 M yang diperkirakan
korupsi dalam pengelolaan dana masih dalam kondisi dengan biaya Rp. 90.000.000,-, dan melaporkan
Desa tahun 2016/2017 oleh Kepala mencapai Rp. 207.670.000,- yang nilai bangunan jalan mencapai Rp.
Desa Pantai Kwala Serapuh, kwalitas dan ketahanannya diragukan 134.960.000
Kec. Tanjungpura, Kab. Langkat bahkan gedung tersebut terbengkalai Saya memohon DPR RI
Sumatera Utara. hinggga sekarang. memberikan pengawasan dan
Bahwa Kepala Desa Pantai Bahwa kepala Desa Pantai tidak menindaklanjuti serta menindak
Kwala Serapuh a.n Hasanuddin memprioritaskan lapangan pekerjaan tegas oknum yang terlibat. n
tidak mewujudkan apa yang menjadi untuk memberi nilai tambah khususnya
harapan warga Desa yang mayoritas bagi warga nelayan tradisional di Desa Mukhtar AR, Langkat,
berprofesi sebagai pelaut/nelayan Pantai, namun malah membangun Sumatera Utara
Penghapusan hak tanggungan oleh BPN Kediri
Saya adalah pemilik tanah seluas 1050 M2 dan SHM No.92 dalam penguasaan pengadu
yang terletak di Desa Tanon, Kec. seluas 940 M2, yang masih dalam Saya memohon perlindungan
Papar, Kabupaten Kab. Kediri a.n. sengketa dengan PT. X Persero hukum atas tindakan Kepala BPN
Muntinah dengan SHM No.1385 (Teradu) Kertosono dan secara fisik Kab. Kediri, Jawa Timur yang
4 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017
