Page 6 - MAJALAH 156
P. 6

KALEIDOSKOP

              2017



                                                                               2016-2017, DPR telah membentuk
                                                                               dua Panitia Khusus (Pansus) non-
                                                                               RUU, yaitu Panitia Angket DPR RI
                                                                               terhadap Pelindo II dan Panitia Angket
                                                                               DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas
                                                                               dan Kewenangan KPK.
                                                                                  Selain itu, DPR juga telah
                                                                               membentuk  tujuh  Tim  Pengawas,
                                                                               antara lain Tim Pengawas DPR RI
                                                                               terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja
                                                                               Indonesia, Tim Pemantau DPR
                                                                               RI terhadap Pelaksanaan Undang-
                                                                               Undang Nomor 11 Tahun 2006
                                                                               tentang Pemerintahan Aceh  dan
            foto : Jaka/iw                                                     Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
                                                                               21 Tahun 2001  tentang Otonomi
            Ketua DPR RI Setya Novanto                                         Khusus bagi Provinsi Papua serta
                                                                               Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
                                                                               13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
                DPR Masih Dipercaya Sebagai                                    Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
                                                                               Tim Pengawas DPR RI tentang
                                                                               Penyelenggaraan Ibadah Haji.
                 Lembaga Penyalur Aspirasi                                     merupakan bentuk komitmen DPR
                                                                                  “Pansus dan Tim Pengawas

                                                                               dalam rangka memberikan pengawasan
                                                                               terhadap jalannya pemerintahan dan
            Sampai dengan  pertengahan  10 Agustus  2017 lalu,  DPR
                                                                               memberikan  kepastian  pelayanan
            telah menerima 4.173 surat pengaduan yang ditujukan dan            dan hukum kepada masyarakat,” kata
            ditembuskan kepada Pimpinan DPR maupun Komisi  serta               Novanto.
            diteruskan  ke  bagian Pengaduan  Masyarakat.  Berbagai               Selanjutnya, DPR juga membentuk
            pengaduan atau aspirasi  masyarakat tersebut  telah                65 Panitia Kerja (Panja) pada Alat
                                                                               Kelengkapan DPR dan 13 Panja di
            ditindaklanjuti melalui pembentukan Panja Pengawas, dengan
                                                                               antaranya telah menyelesaikan tugas
            kegiatan antara lain RDP,RDPU,dan kunjungan kerja.
                                                                               serta  menghasilkan  rekomendasi.
                                                                               Selain itu, DPR melalui Komisi telah
                                                                               memberikan   pertimbangan  dan
                 Hal ini menunjukkan bahwa DPR   Gedung DPR RI.                persetujuan pengangkatan terhadap 15
                 masih merupakan lembaga yang   Perubahan   terpenting  dalam  (lima belas) pejabat publik.
            “dipercaya untuk  menyalurkan     penanganan aspirasi dan pengaduan
            aspirasi. Seluruh pengaduan atau   masyarakat adalah diberlakukannya   Pantau Brexit
            aspirasi yang masuk ke DPR, baik   sistem satu pintu atas pengelolaan surat   Ketua DPR juga ikut aktif
            melalui surat, website, maupun SMS,   aspirasi dan pengaduan yang masuk   memantau fasilitas publik, yakni
            telah diteruskan kepada komisi terkait,”   ke DPR, baik yang ditujukan kepada   memastikan arus balik lalu lintas pada
            kata Ketua DPR RI Setya Novanto   Ketua DPR, Pimpinan AKD, maupun   lebaran tahun 2017 ini berjalan lancar,
            saat Pidato Penyampaian Laporan   surat yang bersifat tembusan,” tambah   dengan meninjau kesiapan dan kondisi
            Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2016-  Ketua Umum Partai Golkar itu.   lalu lintas di gerbang tol keluar Brebes
            2017  pada  Rapat  Paripurna  DPR  RI   Politisi asal dapil NTT itu   Timur atau yang dikenal dengan nama
            dalam  rangka  HUT  ke-72  DPR,  di   memaparkan, selama Tahun Sidang   Brexit.


            6  |  PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11