Page 11 - MAJALAH 156

Fahri Hamzah

anak buah terpidana korupsi M. kemanusiaan adalah pemahaman Parlemen Modern Mutlak Agar
Nazaruddin saat menjadi narasumber yang keliru tentang kesetaraan Demokrasi Tegak
di Pansus Angket KPK. dan persaudaraan. Kecemasan di Ketua Tim Implementasi
“Saya kalau lihat kesaksian manufaktur sehingga menimbulkan Reformasi (TIR) DPR RI, Fahri
Yulianis dan orang-orang yang kebencian dan xenophobia. Hamzah mengatakan bahwa tim yang
disebut hadir dalam persidangan itu, dipimpinnya sudah menyusun Blue
saya bisa mengerti bahwa ini tentu Penjualan Aset Negara Harus Print Reformasi DPR RI dan ia ingin
harus ditindaklanjuti,” kata Fahri. Persetujuan DPR membawa tim ini melangkah lebih
Fahri Hamzah mengingatkan jauh.
Fahri Hamzah Sambut Baik menteri agar tidak melepas aset “Pengakuan secara internasional
Pembentukan Densus Tipikor negara atau Badan Usaha Milik sudah ada, blue print juga telah siap.
Fahri Hamzah menyambut baik Negara (BUMN) tanpa persetujuan TIR ingin melengkapi pemahamannya
rencana pembentukan Detasemen legislatif. Apalagi, dalam konstitusi tentang bagaimana DPR lebih
Khusus (Densus) tindak pidana disebutkan bahwa setiap keputusan kuat dalam menata knowledge
korupsi (tipikor) oleh lembaga yang akan diambil pemerintah, (pengetahuan) bangsa sekaligus
Kepolisian. Menurutnya, penegakan harus mendapat persetujuan DPR merawat sejarah kolektif yang telah
hukum tipikor harus kembali ke RI. “Tidak boleh ada pelepasan aset dilaluinya,”kata Fahri saat melakukan
lembaga inti, yakni Kepolisian tanpa persetujuan dari DPR,” kata kunjungan ke Parlemen Australia di
dan Kejaksaan. Terlebih, Komisi Fahri di Surabaya. Canbera.
Pemberantasan Korupsi (KPK) Fahri juga menyampaikan, terkait Salah satu keberhasilan DPR
merupakan lembaga ad hoc dalam dengan peraturan aset telah diatur adalah ketika di awal Agustus 2017
penegakan hukum. dalam Undang-Undang Nomor Gesellschaft für Internationale
“Jadi yang namanya pro justicia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Zusammenarbeit (GIZ), lembaga
itu adalah penegakan hukum harus Negara yang menyebutkan bahwa swadaya dari Jerman, menyatakan
melalui institusi-institusi permanen kekayaan BUMN adalah kekayaan DPR RI sebagai parlemen paling
dalam negara. Mana institusi negara. “Oleh karena itulah, jika terbuka di antara negara Asia
permanen itu? Kepolisian dan ada menteri yang nekad menjual Tenggara (ASEAN). n(ayu)
Kejaksaan,”jelas Fahri. aset negara atau BUMN, akan kami
panggil dan menegurnya,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR “Promosikan”
Pancasila Ke Pimpinan Parlemen Setelah UU Desa, Pembangunan
Lima Negara MIKTA Merata Ke Seluruh Indonesia
Fahri Hamzah menjelaskan Fahri Hamzah sangat bersyukur
Pancasila yang dianut Indonesia telah setelah UU Desa diberlakukan pada
berhasil menunjukan kekuatannya masa Pemerintahan Joko Widodo
dalam berbagai ujian stabilitas. Hal - Jusuf Kalla, pembangunan bisa
tersebut diungkapkannya dalam sidang menjalar ke seluruh Indonesia.
pimpinan Parlemen Multilateral yang Bahkan, pipa-pipa pembangunan
tergabung dalam MIKTA (Meksiko, telah menjalar ke 75 ribu desa yang ada
Indonesia, Korea Selatan, Turki dan di seluruh Indonesia. Meski demikian,
Australia), Istanbul. Pada kesempatan ia mengatakan bahwa DPR akan terus
itu, Fahri sengaja mempromosikan menuntut Pemerintah Pusat agar
nilai-nilai yang terkandung dalam mau melakukan pemekaran. Karena
Pancasila yang bersifat universal dan DPR telah siap membahas seluruh
kebenarannya tidak bisa digugat. anggenda daerah otonomi baru,
Ia menilai kemungkinan di termasuk pembentukan Provinsi
banyak negara tidak terlalu paham Pulau Sumbawa di masa yang akan
bahwa akar permasalahan dalam isu datang. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 11