Page 15 - MAJALAH 156

Taufik Kurniawan

masyarakat ataupun program
mengurangi disparitas atau kesenjangan
ekonomi antara masyarakat yang
mampu dan tidak mampu. Termasuk
program pemerataan pembangunan,”
komitmen Taufik.

Pembangunan Gedung DPR
Diserahkan Kepada Pemerintah
Menanggapi rencana
pembangunan gedung baru DPR,
Taufik memastikan pihaknya
menyerahkan secara penuh kepada
foto : Andri/iw pemerintah. Hal itu pun terlihat pada
rapat konsultasi antara Pimpinan
DPR dengan Menteri Keuangan
Pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas
yang digelar beberapa kali. Gedung
DPR merupakan inventaris negara,
Perumahan Rakyat dalam penyaluran global, seperti kondisi ekonomi sehingga soal pembangunan dan
dan pengawasan dana desa. Karena Amerika, Tiongkok, situasi Korea perawatannya tak perlu digiring ke
dua kementerian tersebut memiliki Selatan dan Korea Utara, termasuk ranah politik.
struktur organisasi sampai dengan ke masalah sentral di Eropa. Ini semua “Pembangunan gedung baru
pelosok- pelosok desa. sedang wait and see, baik dari kondisi ini juga sudah mempertimbangkan
keterbukaan perbankan, kemajuan aspirasi masyarakat yang kerap
Ekonomi Global Belum Bersahabat teknologi informasi, maupun berkunjung dan beraudiensi. Banyak
Taufik memprediksi, situasi global dinamisasi proses keseimbangan yang menginginkan adanya perbaikan.
pada tahun mendatang diperkirakan baru,” kata Taufik. Keinginan DPR (membangun gedung)
belum membaik dan kurang bersahabat Taufik tak memungkiri, kondisi itu juga didasarkan pada kondisi
dengan kondisi ekonomi Indonesia. politik tanah air pun berpengaruh bahwa gedung saat ini yang ada sudah
Situasi ketidakpastian masih menjadi cukup besar dalam situasi ekonomi. tidak memadai,” imbuh Taufik.
tren di tahun mendatang, sehingga Menurutnya, transformasi kultural Politisi asal dapil Jawa Tengah
pemerintah pun bisa melakukan jangan sampai mengganggu situasi itu mengatakan, bahwasannya ada
adjustment angka pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, bahkan alokasi pembangunan gedung DPR,
ekonomi dalam RAPBN-Perubahan, sosial. Karena jika hal itu dibiarkan, DPR memberikan apresiasi kepada
seperti tahun-tahun sebelumnya. dikhawatirkan terjadi potensi pemerintah. Sementara terkait target
Sehingga, laju pertumbuhan ekonomi mengurangi performance di sektor penyelesaian pembangunan gedung
yang ditetapkan pemerintah sebesar politik dan ekonomi. Isu-isu anti baru itu, Taufik mengatakan, hal itu
5,4 – 6,1 persen, dinilai masih terlalu toleransi, dinilai terlalu membahayakan bergantung pada pemerintah sebagai
over optimis. Pasalnya, pada kuartal dan merusak potensi pertumbuhan pelaksananya.
I tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi. Situasi ekonomi dan politik “Dalam hal ini memang, dari
ekonomi hanya mencapai 5,01 persen. seharusnya diciptakan dalam suasana perencanaan, pembahasan, DPR
“Pemerintah sendiri kondusif. sudah menyerahkan ke Kementerian
menyampaikan saat ini Indonesia “Kita harapkan semuanya bisa PU-PR dan Kesekjenan DPR.
berada di tengah ketidakpastian berjalan sesuai dengan keinginan Artinya surat, administrasi, dokumen,
ekonomi global, tentunya kita pun DPR dan pemerintah. Tidak ada segala macam itu sudah disiapkan
harus mengerti dan pahami. Ini tidak program yang tidak kita setujui, kesekjenan. Pimpinan sepakat untuk
semata-mata urusan politik dalam manakala itu terkait dengan program ini tidak boleh dikaitkan dengan isu
negeri. Tetapi juga ada faktor ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan politisasi,” tutup Taufik. n(sf)

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 15