Page 17 - MAJALAH 156

Komisi I

Negara Merdeka Papua Nugini telah (LPP) TVRI. Dari hasil uji, terpilih lima
menandatangani persetujuan kerja sama calon Dewas TVRI yakni Maryuni Kabul
pada Maret 2010 lalu di Port Moresby, Budiono, Supra Wimbarti, Made Aty
Papua Nugini. Dwie Mahenny, Arief Hidayat Thamrin,
Jelang akhir tahun, Rapat Paripurna dan Pamungkas Trishadiatmoko.
DPR menyetujui RUU tentang September 2017, DPR juga
Pengesahan Konvensi ASEAN mengesahkan tujuh nama calon
Menentang Perdagangan Orang anggota Komisi Informasi Pusat (KIP)
Terutama Perempuan dan Anak untuk periode 2017-2021, dimana sebelumnya
disahkan menjadi undang-undang. Wakil dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan
Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah di Komisi I DPR. Adapun tujuh
foto : Azka/iw Tanjung menyampaikan bahwa masalah komisioner KIP yang terpilih tersebut
perdagangan orang, terutama perempuan
adalah Hendra Alias Hendra J Kede, Arif
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin dan anak merupakan tindakan yang Adi Kuswardono, Cecep Suryadi, Gede
bertentangan dengan harkat dan martabat Narayana, Wafa Patria Umma, Romanus
negara Indonesia dengan Filipina di Laut manusia. Hal itu merupakan pelanggaran Ndau, dan Tulus Subardjono. Komisi
Sulawesi dan Laut Filipina. Keputusan ini terhadap hak asasi manusia. I DPR juga melakukan uji kelayakan
bertujuan untuk menetapkan garis batas “Perdagangan perempuan dan dan kepatutan terhadap 18 calon Duta
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antar anak di Asia Tenggara, dalam beberapa Besar LBBP yang diajukan Presiden Joko
kedua negara. tahun belakangan ini meningkat. Widodo.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Oleh karenanya, Komisi I DPR RI
Hasanuddin mengatakan, dengan adanya sepakat dengan Pemerintah bahwa Kedepankan Aspek Kemanusiaan
kesepakatan ini diharapkan akan mampu pemberantasan tindak pidana Kasus kekerasan yang melanda etnis
mempertegas pengakuan secara hukum perdagangan orang terutama perempuan Rohingya di Negara Bagian Rakhine,
atas pulau terluar Indonesia dengan dan anak tidak dapat ditangani sendiri Myanmar pun mendapat perhatian
Filipina, serta menjadi perlindungan oleh Indonesia, tetapi perlu ditangani Komisi I DPR. Anggota Komisi I DPR
lingkungan, konservasi SDA hayati dan oleh seluruh negara di kawasan ASEAN,” Dave Akbarshah Fikarno menegaskan,
non hayati. tegas Asril. dalam penyelesaian kekerasan kepada
Komisi I DPR dan Pemerintah juga Komisi I DPR juga telah etnis Rohingya, harus mengedepankan
menyetujui RUU tentang Pengesahan menyelesaikan sejumlah uji kelayakan aspek kemanusiaan. Mengingat, kekerasan
Persetujuan antara Indonesia-RRC dan kepatutan (fit and proper test) selama kepada etnis ini sudah melanggar Hak
tentang Ekstradisi (Treaty Between The tahun 2017. April 2017, dilaksanakan uji Asasi Manusia.
Republic of Indonesia and The People’s terhadap sebelas calon Dewan Pengawas “Ini adalah kemanusiaan. Masyarakat
Republic of China on Extradition). (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik etnis Rohingya adalah manusia, sehingga
RUU ini berangkat dari kesepakatan terlepas dari agama atau suku apapun,
Pemerintah RI dan China yang telah mereka adalah manusia. Secara UU
menandatangi perjanjian ekstradisi pada internasional yang diakui PBB, semua
1 Juli 2009 lalu di Beijing. manusia berhak mendapatkan hidup
Selain itu, Komisi I DPR dan sesuai dengan hak asasinya,” tegas Dave.
Pemerintah sepakat membawa RUU Sindikat yang tergabung dalam grup
tentang Pengesahan Persetujuan ‘Saracen’ di Facebook juga menyita
antara Pemerintah RI dan Pemerintah perhatian Komisi I DPR. Anggota Komisi
Negara Merdeka Papua Nugini tentang I DPR Supiadin Aries Saputra meminta
Kerja Sama di Bidang Pertahanan aktor intelektual di balik pengoperasian
ke Pembahasan Tingkat II atau sindikat ini harus ditangkap. “Apakah
Rapat Paripurna. Ratifikasi perjanjian foto : Azka/iw dia berdiri sendiri di Indonesia, atau
ini disepakati, setelah sebelumnya ada aktor dari luar Indonesia yang
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah mengendalikannya,” tegas Supiadin. n(sf)

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 17