Page 20 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

Perketat Pengawasan Lapas

Permasalahan over kapasitas hingga minimnya petugas dan pengawasan di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas), masih menjadi sorotan Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR
RI Bambang Soesatyo berharap, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk
segera memperbaiki sekaligus menertibkan aturan di Lapas.

dilakukan pihak Lapas, dan meminta
pemerintah menyelidiki kasus ini.

Gelar Serangkaian Uji Kelayakan dan
Kepatutan
Pertengahan 2017, Komisi III DPR
melakukan uji kelayakan dan kepatutan
terhadap lima calon hakim agung.
Berdasarkan seluruh proses dan tahapan
yang dilakukan, akhirnya Komisi III
menyetujui secara aklamasi seluruh
calon Hakim Agung yang sebelumnya
diserahkan Komisi Yudisial kepada DPR.
foto : Andri/iw Gazalba Saleh (Kamar Pidana),
Kelima calon hakim itu adalah

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo berjabat tangan dengan Kapolri Muhammad Yunus Wahab (Kamar
K omisi III DPR informasi Komisi III DPR di sejumlah daerah. Martono Wahyudi (Kamar Tata Usaha
Perdata), Yasardin (Kamar Agama), Yodi
kerap
mendapatkan
Negara) dan Hidayat Manao (Kamar
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond
mengenai
Rumah Tahanan (Rutan) di Sumatera
pengawasan di Lapas. lemahnya Junaidi Mahesa menemukan Lapas dan Militer).
Komisi III DPR juga telah memilih
Misalnya
permasalahan adanya warga binaan yang Utara mengalami over kapasitas dan tujuh calon Anggota Komisioner Komisi
bebas bepergian dari Lapas Sukamiskin, minim petugas. Sebagai contoh, Lapas Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
Bandung. Bahkan termasuk adanya Tanjung Gusta di Medan, kapasitas HAM) dari 14 calon. Tujuh calon anggota
pemberiaan keistimewaan kepada warga 750 orang, dihuni 3.760 warga binaan tersebut dipilih setelah melalui serangkain
binaan. Bamsoet, panggilan akrab dijaga sipir 15 orang. Sementara, Lapas uji kelayakan dan kepatutan.
Bambang menegaskan bahwa itu adalah di Pematang Siantar dihuni 3.000 warga Tujuh calon anggota Komisioner
pelanggaran. binaan, hanya dijaga sipir 5 orang. Komnas HAM periode 2017-2022
“Tidak boleh ada pemberian Komisi III DPR pun menyoroti yang telah disepakati yakni Mohammad
keistimewaan. Semua warga binaan lemahnya pengawasan yang dilakukan Choirul Anam (Advokat), Beka Ulung
harus mendapat perlakuan yang sama. pihak Lapas Klas IIA Kerobokan, Hapsara (Pegiat LSM), Ahmad Taufan
Peluang pelanggaran itu seperti suatu Badung, Bali. Pasalnya, ada empat tahanan Damanik (Mantan Komisioner ACWC),
keistimewaan bagi narapidana. Misalnya warga negara asing (WNA) binaan Munafrizal Manan (Akademisi),
maraknya peredaran narkoba yang dengan kasus narkotika melarikan diri Sandrayati Moniaga (Petahana Komnas
dikendalikan dari dalam Lapas juga dari Lapas Klas IIA Kerobokan, Badung HAM), Hairansyah (Akademisi), dan
menjadi bagian dari keistimewaan kepada pada 19 Juni lalu. Wakil Ketua Komisi III Amiruddin Al Rahab (Pegiat LSM).
napi,” tandas Bamsoet. DPR Benny K Harman mengindikasikan Di bidang legislasi, Komisi III DPR
Over kapasitas Lapas pun ditemukan masih lemahnya pengawasan yang bersama pemerintah sepakat untuk

20 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017