Page 19 - MAJALAH 156

Komisi II

(55 suara), Hasyim Asyari (54 KPU, Bawaslu, dan Dirjen Politik dan
suara), Ilham Saputra (54 suara), Kemendagri. Agenda rapat membahas
Viryan (52 suara), Evi Novida Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(48 suara), dan Arief Budiman (PKPU) dan Peraturan Bawaslu untuk
(30 suara). Selanjutnya 5 nama pelaksaan Pilkada Serentak 2018.“Ada
calon anggota Bawaslu terpilih delapan rancangan perbawaslu dan
berdasarkan voting yakni, Ratna rancangan peraturan KPU yang
Dewi Pettalolo (54 suara), bermaksud untuk menyempurnakan
Mochamad Afifuddin (52 suara), Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017,”
Rahmat Bagja (51 suara), Abhan ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI
(34 suara), dan Fritz Edward Mardani.
Siregar (33 suara). Komisi II sepakat untuk menyetujui
foto : Jay/iw Perppu ORMAS usulan substansi perubahan PKPU
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Di bulan Oktober dinamika Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil
politik terjadi, yaitu setelah Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil
tugas konstitusi yang diamanatkan kepada adanya Keputusan Pembicaraan Tingkat Walikota.Ketua Bawaslu RI Abhan
DPR, yakni sebagai fungsi controlling atau I di Komisi II DPR RI yang terkait membahas beberapa perbawaslu,
pengawasan. dengan masalah Perppu Ormas. Dimana diantaranya adalah perbawaslu
terdapat 7 Fraksi yang setuju dan 3 Fraksi penanganan pelanggaran pemilu.
Pertengahan Tahun Komisi II (Gerindra, PAN dan PKS) yang menolak Selain itu, rancangan perbawaslu
Menetapkan Komisioner KPU- Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut. yang juga didiskusikan antara lain
Bawalsu Atas dinamika yang terjadi, Zainuddin mengenai penanganan administrasi
Bulan April, Komisi II DPR berhasil Amali menegaskan pihaknya akan pemilu, penanganan verifikasi parpol,
menetapkan komisioner Komisi Pemilihan mengundang seluruh elemen masyarakat, dan perbawaslu pemantau pemilu,
Umum (KPU) - Badan Pengawas Pemilu baik yang pro maupun kontra dalam perbawaslu pemilihan berkaitan dengan
(Bawaslu) usai dilakukan uji kelayakan dan membahas Perppu Ormas. Hal ini Bawaslu logistik, perbawaslu daerah
kepatutan. Dari total 24 calon anggota sebagai wujud konkret DPR untuk khusus, dan perbawaslu pemantau
KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 lebih mendengarkan partisipasi aktif pemilu.
tersebut, Komisi II telah menetapkan 7 masyarakat dalam perumusan kebijakan. Selain itu, Komisi II DPR juga
calon anggota KPU dan 5 calon anggota Sejumlah Ormas pun diundang untuk menerima Daftar Inventarisai Masalah
Bawaslu terpilih. Keputusan itu diambil dimintai keterangan, diantaranya Majelis (DIM) dari Pemerintah terkait RUU
usai melakukan voting terbuka. Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Pertanahan. Penyerahan DIM tersebut
Ketua Komisi II Zainudin Amali Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat dapat dipandang sebagai sejarah baru
berharap keputusan Komisi II ini akan Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) bagi bangsa Indonesia, setelah 57 tahun
memberikan manfaat dan sumbangsih serta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). berpedoman pada Undang-Undang
terhadap proses berjalannya demokrasi di Selain itu, Persekutuan Gereja-Gereja Pokok Agraria.
Indonesia. “Mudah-mudahan keputusan Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Usai mendengarkan pembacaan
ini adalah keputusan terbaik yang diambil Buddha Indonesia (Walubi), Konferensi pandangan Pemerintah terhadap RUU
dan menjadi sumbangsih Komisi II pada Wali Gereja Indonesia (KWI) juga akan Pertanahan yang diwakili oleh Menteri
perjalanan pemilu mulai sejak pilkada 2018 diundang Komisi II untuk dimintai ATR/ BPN, Wakil Ketua Komisi II
dan pemilu 2019. Semoga akan membawa keterangan sebelum disetujui dalam rapat DPR RI Lukman Edy mengatakan akan
perubahan yang lebih baik dan kebaikan paripurna. ada perubahan yang sangat mendasar,
bangsa negara kita,” terang Amali. pasca Undang-Undang tersebut
Berikut adalah nama calon anggota Komisi II Setujui Usulan Perubahan berdiri. Dimana akan ada pengaturan,
KPU terpilih sebagimana hasil voting PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pengelolaan, dan kebijakan-kebijakan
Komisi II yakni, Pramono Ubaid Diakhir tahun 2017, Komisi II tentang pertanahan di Indonesia. n(rnm)
Tanthowi (55 suara), Wahyu Setiawan DPR menggelar rapat kerja dengan

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 19