Page 22 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

Mengawasi Para Mitra Plus Revisi Tiga RUU

Sepanjang tahun 2017 Komisi IV DPR RI telah melakukan tugas dan fungsinya baik di bidang
pengawasan, legislasi maupun anggaran terhadap beberapa mitranya.

menemukan solusi prundang-undangan. Semua proses
yang tepat bagi reklamasi harus menjamin tidak ada yang
masyarakat dan semua ditinggalkan, baik ekosistem laut, sosial-
pihak. ekonomi, maupun cagar budaya. Karena
Kasus serupa ini penting untuk menjadi pertimbangan
yang juga menyedot dalam proses pembangunan.
perhatian masyarakat
luas juga terjadi Larangan Penggunaan Cantrang
foto : Kresno/iw di Teluk Jakarta, dan Perikanan No.2 Tahun 2015
Kelautan
Menteri
Peraturan
khususnya di Pulau C,
D, F dan G. Bahkan, mengundang protes dari seluruh nelayan
permasalahan itu telah Indonesia. Salah satunya terkait larangan
erikut adalah sebagian dari sampai ke meja hijau lewat dikabulkannya penggunaan alat tangkap ikan thrawl
sekian banyak tugas yang telah gugatan masyarakat atas penghentian dan seine Nets. Hal itupun diungkapkan
Bdijalankan Komisi IV selama proyek reklamasi itu. Sayangnya, kondisi para Nelayan kepada Komisi IV DPR
satu tahun terakhir. hukum itupun tak mempengaruhi RI. Di Jawa tengah misalnya, Nelayan
pembangunan reklamasi. Hal tersebut mengutarakan penolakannya tentang
Reklamasi mengundang Komisi IV mendatangi peraturan tersebut. pasalnya selama ini
Rencana pemerintah melakukan langsung lokasi reklamasi Teluk Jakarta. mereka menggunakan Cantrang, jika
reklamasi di beberapa wilayah Indonesia “Kita sengaja mengunjungi reklamasi diberlakukan peraturan tersebut mereka
mendapat penolakan dari sebagian besar dari Pulau C, D, F dan G guna melihat berharap mendapat solusi berupa alat
masyarakat Indonesia. Tak heran jika langkah-langkah yang dilakukan oleh pengganti. Namun hingga saat ini hal
kemudian, masalah ini masih menjadi Kementerian terkait dalam menghentikan tersebut tidak juga mereka dapatkan.
perhatian utama Komisi IV DPR RI yang reklamasi, sampai semua syarat dan Hal senada pun diungkapkan nelayan di
notabene membidangi masalah kelautan perizinan teknisnya dipenuhi sesuai Pelabuhan Ikan Sungai Kakap, Kuburaya,
dan perikanan. Sebut saja pada tengah dengan perundang-undangan. Kita sudah Pontianak, Kalimantan Barat.
Januari, Komisi IV DPR menerima instruksikan kepada kepada kementerian
delegasi Ketua adat dari 39 desa adat di dalam hal ini KKP dan KLHK, dan
Bali. setelah kami lihat dilapangan ternyata
Mereka menyampaikan penolakannya mereka memang bekerja, dan hal itu kami
terkait rencana proyek reklamasi di Teluk apresiasi,” ujar Edhy.
Benoa. Pasalnya, selain dapat merusak Rencana Reklamasi juga terjadi di
lingkungan, reklamasi dikhawatirkan Pantai Losari, Makassar yang konon akan
juga akan merusak tata sosial budaya dibangun megaproyek Center Point of
masyarakat setempat. Apalagi laut sangat Indonesia (CPI) Makassar. Wakil Ketua
disucikan dalam ritual agama Hindu oleh Komisi IV DPR, Herman Khaeron
masyarakat Bali sebagai ibu semesta. Pro- (sekarang wakil ketua Komisi VII-red)
kontra ini telah berjalan selama empat memimpin Sidak ke lokasi tersebut. Pada
tahun, namun belum juga terselesaikan kesempatan itu ia mengatakan bahwa foto: Andri/iw
dengan baik. Saat itu Edhy menegaskan proyek reklamasi harus sudah memenuhi
akan terus mengawal masalah ini sampai syarat-syarat yang telah ditentukan Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan

22 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017