Page 23 - MAJALAH 156

Komisi IV

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi di masyarakat. Karena kepemilikan
IV Daniel Johan mengatakan bahwa lahan perhutani yang diberikan kepada
pihaknya telah melakukan desakan kelompok tani tertentu. Tidak hanya
terhadap pemerintah untuk segera itu, mereka juga beranggapan bahwa
meninjau ulang kebijakan tersebut. konservasi atau penyerahan pengelolaan
Bahkan, sebagai langkah akhir, pihaknya hutan kepada masyarakat juga akan
tidak segan akan menahan atau tidak berdampak buruk terhadap kondisi hutan
menyetujui anggaran Kementerian KKP yang akan menjadi gundul dan rusak.
jika pemerintah belum menemukan solusi Menanggapi hal tersebut baik Viva,
atau kajian yang disepakati oleh nelayan foto : Jay/iw Ono maupun Budi Satrio sepakat untuk
dan bisa meningkatkan kesejahteraan mempertemukan beberapa kelompok
para nelayan. masyarakat, dengan pihak terkait seperti
Perhutani dan Menteri Lingkungan Hidup
Komisi IV DPR Kritisi Penumpukan Methods of Sugar Analysis) yang untuk duduk bersama mendiskusikan hal
Pabrik Gula melebihi 300. Tapi setelah dilakukan tersebut, serta mencari solusi terbaiknya.
Komisi IV DPR juga menjalankan uji oleh Badan Pemeriksaan Obat dan
fungsi pengawasan dalam bidang Makanan (BPOM), hasilnya aman untuk Membahas Revisi Tiga RUU
pertanian. Salah satunya ketika terjadi dikonsumsi. Oleh karena itu ia meminta Dalam bidang legislasi, Komisi
penumpukan ribuan ton gula hasil Penyidik Kementerian Perdagangan IV telah melakukan pembahasan
petani nasional yang terjadi di berbagai untuk membuka segel tersebut dengan terkait revisi beberapa undang-undang,
daerah pada akhir bulan Agustus 2017 catatan dilakukan reproduksi kembali diantaranya RUU tentang Perubahan
lalu. Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy agar memenuhi SNI. atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
Prabowo mendesak pemerintah untuk 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
segera mencari jalan keluar terkait Terima Aspirasi Terkait Permen LHK Tumbuhan, RUU tentang Perubahan atas
penumpukan ribuan ton gula hasil petani No.39 Tahun 2017 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
nasional yang terjadi di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, tentang Sistem Budidaya Tanaman, serta
Hal ini semata demi kelangsungan hajat Viva Yoga Mauladi menerima aspirasi RUU tentang Perubahan atas Undang-
hidup para petani gula. dari masyarakat sekitar hutan yang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
“Pada prinsipnya gula bukanlah tergabung dalam Lembaga Masyarakat Konservasi Sumber Daya alam Hayati
sesuatu yang berbahaya untuk dikonsumsi, Desa Hutan (LMDH) terkait keberadaan dan Ekosistemnya. Khusus untuk RUU
kecuali bagi pengidap penyakit gula. Permen LHK No.39 Tahun 2017. terakhir ini akan diambil keputusan tingkat
Karena itu, pemberian label SNI harus Permen tersebut telah memberikan hak I fraksi-fraksi dalam sidang paripurna
lebih fleksibel,”ujar Edhy Prabowo pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang sejatinya akan digelar pada awal
sambil mengatakan jangan hanya karena Perhutani kepada mereka (masyarakat Desember. Revisi ketiga RUU tersebut
warna gula sedikit kuning langsung sekitar hutan) masing-masih seluas sejatinya untuk lebih menyempurnakan
dinyatakan tidak SNI dan pabriknya dua hektar, selama 35 tahun dan bisa undang-undang sesuai dengan kebutuhan
langsung ditutup. Ia meminta pemerintah diwariskan. Oleh karena itu mereka masyarakat dan bangsa saat ini. n(ayu)
perlu arif dan bijaksana, dimana rata-rata sangat setuju dan mendukung Permen
pabrik milik petani sudah berusia tua dan tersebut.
kalah oleh pihak swasta yang peralatannya Apa yang dilakukan masyarakat
jauh lebih modern. tersebut menyusul aksi serupa yang
Komisi IV DPR juga mengritisi dilakukan kelompok masyarakat lainnya
penutupan Pabrik Gula (PG) Tersana beberapa waktu sebelumnya, yang
Baru milik Badan Usaha Milik Negara meminta DPR untuk mendorong
(BUMN) PT Rajawali Nusantara pencabutan Permen LHK No. 39 Tahun
Indonesia II. Permasalahannya hanya 2017. Kelompok ini menilai bahwa foto : Andri/iw
warnanya yang berubah dan ICUMSA penerbitan Permen LHK No.39 Tahun
(International Commission For Uniform 2017 ini rentan akan konflik horizontal Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 23