Page 28 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

Tata Energi Bumi Pertiwi

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury atau
Konvensi Minamata mengenai Merkuri, telah di sahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Dengan pengesahan RUU tersebut, diharapkan dapat menjaga kesehatan dan melindungi
segenap generasi bangsa Indonesia pada masa mendatang.

etua Komisi VII DPR RI
Gus Irawan Pasaribu
Kmengatakan bahwa
merkuri atau yang biasa disebut
raksa adalah unsur kimia salah
satu logam berat yang sangat
berbahaya bagi kesehatan dan
lingkungan. Merkuri dikenal
sebagai suatu bahan yang
menyebabkan dampak negatif
yang signifikan terhadap
syaraf dan dampak kesehatan
lainnya. Terutama sangat
membahayakan bagi janin dan
balita.
Konvensi Minamata
mengatur mengenai pengadaan foto : Jayadi/iw
dan perdagangan merkuri dan
senyawa merkuri, termasuk
pertambangan merkuri, dan merkuri. Serta meningkatkan Minerba tersebut.
pengunaannya sebagai bahan kerjasama global untuk pertukarana Komisi VII berharap, industri
tambahan dalam produk dan informasi dalam penelitian dan yang mendapatkan kemudahan
produksi, serta penggunaan dalam pengembangan, terutama pengganti ekspor konsentrat mineral atau ore
tambang emas skala kecil. merkuri, khususnya dalam tambang mineral kadar rendah harus tunduk
“Melalui pengesahan Konvensi emas skala kecil. dan mematuhi perubahan dari
Minamata, Indonesia akan rezim Kontrak Karya (KK) menjadi
memperoleh manfaat, diantaranya Komisi VII Dorong Bentuk Panja Izin Usaha Pertambangan Khusus
memberikan dasar bagi negara untuk Pengawasan Implementasi PP (IUPK) sesuai dengan Pasal 102 dan
mengeluarkan peraturan perundang- Minerba 103 UU Minerba No. 4/2009.
undangan dan kebijakan untuk DPR menanggapi secara positif
menjamin lingkungan hidup yang dengan diterbitkannya Peraturan Saatnya Ubah KK Freeport Jadi
sehat. Dan menjaga kesehatan serta Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun IUPK
melindungi generasi mendatang dari 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Komisi VII DPR RI mendukung
dampak negatif merkuri,” ujarnya. Usaha Minerba yang mengatur sikap pemerintah yang menyatakan
Gus Irawan menyatakan, kebijakan hilirisasi dan pelonggaran bahwa bila ingin terus beroperasi
dengan adanya konvensi ini juga ekspor konsentrat mineral. di Indonesia, PT. Freeport
dapat memperkuat pengendalian Komisi VII DPR pun mendorong Indonesia harus merubah perjanjian
pengadaan, distribusi dan terbentuknya Panitia Kerja (Panja) operasionalnya dari rezim kontrak
perdagangan merkuri dan senyawa untuk mengawasi implementasi PP karya (KK) menjadi izin usaha

28 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017