Page 33 - MAJALAH 156

Komisi IX

Migran Indonesia (JSPMI) Indonesia perseorangan. kenyataannya saat ini Indonesia hanya
diselenggarakan oleh BPJS Di kesempatan yang sama, Komisi di atas Laos dan Timor Leste,” kata
Ketenagakerjaan. Isu ketiga yaitu IX dan Pemerintah juga sepakat Okky.
soal pembiayaan dengan prinsip zero mengenai kejelasan pembagian tugas Terkait permasalahan Gizi
cost, komponen biaya tidak boleh antara regulator yaitu Kementerian buruk itu Okky menyarankan,
dibebankan pada pekerja migran Ketenagakerjaan dan operator yaitu Kementerian Pembangunan Manusia
Indonesia. BNP2TKI dalam perlindungan TKI. dan Kebudayaan (PMK) sebagai
Isu keempat yakni menyangkut Regulator nantinya memiliki beberapa leading sector dalam menangani
fungsi pelaksanaan pusat pelayanan tugas, antara lain mengatur, membina permasalah gizi buruk mengakselerasi
terpadu atau layanan terpadu satu atap. dan mengawasi penyelenggaraan kementerian dan lembaga terkait untuk
Nantinya lembaga ini memberikan dan penempatan buruh migran, mengkonkretkan target penghapusan
pelayanan sebelum dan setelah bekerja. melakukan upaya diplomatik untuk permasalahan gizi buruk di Indonesia.
Kelima, Pemerintah Pusat menjamin pemenuhan hak mereka, “Namun sayangnya, hingga dua tahun
bertanggungjawab menyediakan dan dan menghentikan atau melarang berjalan, belum ada langkah signifikan
memfasilitasi pelatihan calon pekerja penempatan buruh migran ke negara untuk mengatasi persoalan gizi buruk
migran Indonesia melalui pendidikan tertentu. di Indonesia,” ungkapnya.
vokasi yang anggarannya berasal Dalam hal kesehatan pada Januari Selain itu Komisi IX juga telah
dari fungsi pendidikan. Sementara 2017 Anggota Komisi IX DPR RI mendorong pemerataan dokter
tanggung jawab pemerintah daerah Okky Asokawati menilai Pemerintah spesialis, program Wajib Kerja Dokter
adalah menginformasikan job order tidak serius menangani gizi buruk di Spesialis (WKDS) sebagai salah satu
kepada pencari kerja, pelaksana pusat Indonesia. Hal itu ditegaskan Okky solusi untuk mengatasi permasalahan
pelayanan terpadu bidang pekerja berdasarkan laporan Global Nutrition distribusi dokter spesialis dengan
migran, bersama pemerintah pusat pada tahun 2016 Indonesia berada di mengundangkan Perpres No 4 Tahun
melakukan pendidikan dan pelatihan rangking 108 dunia atau di atas Laos 2017 tentang WKDS. Salah satu
kerja. (124) dan Timor Leste (132). Angka ini pertimbangan utama program ini
Keenam adalah mengenai Badan jauh di bawah negara-negara tetangga adalah untuk peningkatan akses dan
atau Kelembagaan. Pelaksanaan tugas di ASEAN seperti Thailanda (46) pemenuhan kebutuhan masyarakat
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei terhadap pelayanan kesehatan
dilaksanakan oleh badan yang dibentuk (55), Philipina (88), bahkan Kamboja spesialistik, maka upaya pemerataan
oleh presiden. Badan dipimpin oleh (95). dokter spesialis dilakukan di seluruh
Kepala Badan yang diangkat dan “Capaian ini sungguh wilayah di Indonesia melalui WKDS
bertanggung jawab kepada presiden memprihatinkan. Padahal target sebagai bentuk pengabdian kepada
serta berkoordinasi dengan menteri. pemerintah pada tahun 2019 tidak negara guna meningkatkan mutu
Badan ini merupakan LPNK yang ada lagi gizi buruk di Indonesia, tapi pelayanan kesehatan.
bertugas sebagai pelaksana kebijakan Demikian hal ini diunggkapkan
dalam pelayanan perlindungan pekerja Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf
migran Indonesia secara terpadu dan Macan Effendi usai pertemuan di
terintegrasi. Keanggotaan badan terdiri Universitas Airlangga, Surabaya, pada
dari wakil-wakil kementerian atau Maret 2017. Menurutnya, dengan
lembaga terkait. adanya program WKDS ini, peserta
Ketujuh adalah pelaksana WKDS ditempatkan pada rumah
penempatan pekerja migran Indonesia. sakit daerah terpencil, perbatasan, dan
Pelaksananya adalah Pemerintah Pusat, kepulauan atau rumah sakit rujukan
perusahaan penempatan pekerja regional atau provinsi yang ada di
migran Indonesia dan perusahaan seluruh wilayah Indonedia. Selain itu
yang menempatkan pekerja migran foto : Runi/iw peserta WKDS berhak mendapatkan
Indonesia untuk kepentingan tunjangan dari pemerintah pusat dan
perusahaan sendiri dan pekerja migran Anggota Komisi IX Okky Asokawati insentif dari pemerintah daerah. n(eko)

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 33