Page 38 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

Membangun Komitmen Bersama Menuntaskan

RUU Prioritas

Pada prinsipnya tugas penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak bisa dikerjakan
hanya sepihak, dari DPR saja, Pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU. Saat
rapat penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2018 di
Ruang Rapat Baleg, yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, beberapa anggota
DPR meminta peran aktif pemerintah dalam keikutsertaan pembahasan dan perancangan
RUU yang telah ditetapkan menjadi Prolegnas.
maupun secara Supratman melaporkan, berdasarkan
kualitatif. ke-31 RUU usul DPR, sebanyak 3 RUU
Padahal jika sudah diundangkan menjadi UU, sebanyak
dibandingkan 11 RUU sudah dalam tahap pembicaraan
dengan jumlah tingkat satu di DPR, sebanyak 1 RUU
Prolegnas RUU menunggu surat Presiden, sebanyak 1
prioritas tahun RUU menunggu dijadwalkan dalam
s e be lu mny a, Rapat Paripurna DPR untuk diputuskan
jumlah Prolegnas sebagai RUU usul DPR, sebanyak 5 RUU
RUU Prioritas sedang diharmonisasi di Badan Legislasi,
foto : Runi/iw tahun 2017 sudah dan sebanya 10 RUU dalam tahap
penyusunan oleh Komisi atau Anggota
realistis
cukup
untuk dapat DPR.
dilaksanakan, serta Supratman juga mengungkapkan,
sesuai dengan saat ini DPR, Pemerintah, dan DPD
elain itu, wacana yang sedang alokasi waktu dan beban kerja yang ada. telah berkomitmen. Ketiganya
dihadapi oleh Badan Legislasi Ketua Badan Legislasi DPR bersepakat bersama-sama untuk
S(Baleg) adalah kuantitas undang- Supratman Andi Agtas menyampaikan melaksanakan kehendak rakyat melalui
undang yang dihasilkan DPR sering ada dua jenis Prolegnas yang disusun progam pembentukan undang-
menjadi tolak ukur kinerja dewan, berdasarkan jangka waktunya. Pertama, undang guna mewujudkan tujuan dari
padahal kalau dicermati lebih lanjut, tidak Prolegnas RUU Jangka Menengah pembentukan pemerintahan negara
selamanya itu bisa menjadi barometer lima tahunan. Kedua, Prolegnas RUU Indonesia sebagaimana tercantum dalam
keberhasilan. Menginjak usia Dewan Prioritas Tahunan. Setiap RUU yang akan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Perwakilan Rakyatnya yang ke 72 Badan dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU Membangun komitmen bersama
Legislasi DPR berusaha memberikan Prioritas Tahunan harus terdaftar dahulu bermakna membangun kesepakatan
pemahaman kepada publik tentang kerja- dalam Prolegnas RUU Jangka Menengah antara para pembentuk undang-
kerja legislasi DPR. lima tahunan. undang. Komitmen untuk taat dan
Pada priode masa jabatan DPR saat Dalam Prolegnas RUU Tahun 2015- konsisten menyelesaikan Prolegnas
ini, jangka waktu Prolegnas RUU Prioritas 2019 ditetapkan sebanyak 182 RUU RUU Priotitas Tahun 2017 yang menjadi
Tahun 2017 telah memasuki paruh waktu dan 5 RUU Daftar Kumulatif Terbuka. kesepakatannya. DPR harus taat dan
(semester) kedua. Dalam paruh waktu Berdasarkan ke-49 RUU Proegnas konsisten dengan RUU yang menjadi
(semester) pertama yang telah dilalui, Prioritas Tahun 2017 tersebut, sebanyak usulannya. Pemerintah harus taat dan
capaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 31 RUU diusulkan oleh DPR, sebanyak konsisten dengan RUU yang menjadi
2017 masih menunjukkan hasil yang 15 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan usulannya. Demikian juga DPD harus
belum optimal, baik secara kuantitatif sebanyak 3 RUU diusulkan oleh DPD. taat dan konsisten terhadap RUU yang

38 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017