Page 39 - MAJALAH 156

Baleg

menjadi usulannya. I, Senayan, Jakarta.
Di awal tahun 2017 Baleg telah Fraksi Partai NasDem sebagai
menyetujui draf Rancangan Undang- pengusul RUU ini, diwakili oleh anggota
Undang tentang Penghapusan Kekerasan Baleg M. Luthfi A Mutty menyampaikan,
Seksual (PKS) untuk dibawa ke Rapat Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi
Paripurna guna disahkan menjadi usul RUU Masyarakat Adat. Menurutnya
inisiatif DPR. Wakil Ketua Baleg Totok Bhinneka Tunggal Ika adalah wawasan
Daryanto menjelaskan RUU PKS akan kebangsaan Indonesia, ada dalam tataran
memberikan perlindungan pada semua foto : Runi/iw konsep dan teori, ada dalam pikiran
lapisan masyarakat dari tindak kekerasan Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo kewarganegaraan. Masyarakat hukum
seksual, termasuk untuk anak-anak. adat adalah kongkritisasi dari wawasan
“Dengan adanya RUU ini maka tersebut melalui rapat harmonisasi dengan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika.
perempuan, anak-anak juga laki-laki mendengarkan paparan tim ahli mengenai Masih pada tahun yang sama, tepatnya
akan terlindungi dari kekerasan seksual,” hasil pengkajian, pengharmonisasian, pada bulan Oktober, Wakil ketua Badan
ungkap Totok di Gedung DPR RI, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Legislasi DPR RI Arief Wibowo menilai
Senayan, Jakarta, Januari 2017. Lebih Rancangan Undang-Undang mengenai kondisi saat ini sangat mendesak untuk
lanjut, politisi dari F-PAN itu menjelaskan masyarakat adat. Baleg telah meminta tim
RUU ini dimaknai sebagai dasar untuk ahli untuk melakukan penyempurnaan
membangun norma atau etika baru bagi secara komprehensif.
seluruh masyarakat agar tidak mudah Rapat harmonisasi ini dipimpin
melakukan kekerasan maupun pelecehan Wakil Ketua Baleg Arif Wibowo. Dia
seksual. menyampaikan Baleg telah menugaskan
Pada pertengahan tahun 2017, tim ahli untuk melakukan penyempurnaan
tepatnya pada bulan Juni, sepuluh Fraksi atas hasil kajian pengharmonisasian RUU
di Badan Legislasi menyetujui Rancangan tentang Masyarakat Adat, sesuai masukan
Undang-Undang tentang Konservasi atau pandangan dari para anggota
Sumber Daya Alam Hayati dan Badan Legislasi. Dia menambahkan
Ekosistemnya menjadi RUU Usul Inisitif penyempurnaan dari tim ahli dan
DPR. Persetuajuan ini didapat setelah pendalaman dari beberapa anggota dapat foto : Runi/iw
rapat pengharmonisasian, pembulatan, dilihat dari aspek substansi.
dan pemantapan konsepsi RUU tersebut, “Gagasanya saya kira penting untuk Anggota Baleg M. Luthfi A Mutty
yang dipimpin Ketua Baleg Supratman diperhatikan dan diakomodasikan dalam
Andi Agtas di Ruang Rapat Baleg Gedung rumusan-rumusan yang bisa memperkaya dilakukan Perubahan UU No.35 Tahun
Nusantara I, Senayan, Jakarta. dan membuat lebih sempurna dalam 2009 tentang Narkotika.
Ketua Panja, Firman Soebagyo Rancangan Undang-Undang ini,” jelasnya “Sebenarnya rencana revisi atau
menjelaskan RUU ini berusaha mengatur di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara perubahan UU No.35 Tahun 2009 sempat
tentang kekayaan alam Indonesia yang beberapa kali diusulkan berbagai pihak,
mempunyai wilayah kehutanan yang luas salah satunya oleh pemerintah atau BNN
dan konservasi keanekaragaman hayati dan sempat masuk Prolegnas (program
yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain legislasi nasional). Namun belum
pemerintah dan negara belum banyak terlaksana karena ketika itu memang
hadir memberikan regulasi, akibatnya terlihat belum cukup matang materinya.
pencurian, penyelewengan oleh pihak Malah kodifikasi dan harmonisasi
asing rentan terjadi. banyaknya aturan-aturan, pelaksanaan
Pada September 2017, Badan Legislasi undang-undang yang terkait,” ujar Arief
DPR RI masih menyempurnakan saat memimpin Tim Baleg dalam rangka
Rancangan Undang-Undang (RUU) foto : Runi/iw pemantauan dan peninjauan UU No.35
tentang Masyarakat Adat. Penyempurnaan Wakil Ketua Baleg Arief Wibowo Tahun 2009 ke Sulawesi Selatan. n(eko)

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 39