Page 44 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

MKD Terus Proteksi Persepsi dan Citra Lembaga

Perwakilan

Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD benar-benar mendapat perhatian publik dalam
beberapa waktu terakhir. MKD dibentuk dengan tujuan untuk menjaga harkat, martabat,
dan wibawa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik sebagai orang-perseorangan maupun
sebagai kelembagaan. Tidak hanya dalam rangka mengawasi kinerja lembaga perwakilan,
tetapi juga memproteksi berbagai persepsi dan citra tentang lembaga perwakilan.

dapun yang diatur dalam
MKD adalah soal etika. Hal
Ayang perlu dipahami oleh
masyarakat adalah bahwa pelanggaran
etika belum tentu pelanggaran hukum,
sementara pelanggaran hukum itu
pasti pelanggaran etika. Pernyataan
tersebut disampaikan Anggota MKD,
Muhammad Syafii, setelah menjalin
koordinasi dengan jajaran Polda
Kalimantan Timur.
MKD memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam
menjalankan aturan penegakan
hukum. Hal lain yang ditandaskannya foto : Eko/iw
adalah masalah yang masih dalam
dugaan pelanggaran hukum pada Wakil Ketua MKD DPR RI Adies Kadir
anggota dewan sebaiknya tidak perlu
diumbar di media, karena jika dugaan penegak hukum, baik di tingkat pusat diharapkan dapat lebih meningkatkan
tidak terbukti nama baik anggota yang maupun daerah, dilakukan. komunikasi dan kesamaan persepsi
sudah tercemar sulit dipulihkan. “Kami ingin mensosialisasikan tentang kode etik DPR RI. Selain
Sepanjang tahun 2017, MKD Undang-Undang MD3, khususnya itu juga dapat lebih meningkatkan
melakukan pencegahan kode etik kode etik DPR RI di dalamnya. Sesuai koordinasi dengan aparat penegak
dengan melakukan sosialisasi kepada amanat konstitusi MKD juga berfungsi hukum.
para anggota dewan, dan bila mana menegakkan marwah DPR RI dan image “Penyelidikan pada laporan-
diperlukan, akan meminta bantuan positif di masyarakat. Karena DPR laporan. Juga melakukan koordinasi
kepada para aparat penegak hukum. RI sebagai sebuah lembaga tempat dan sosialisasi ke lembaga-lembaga
Sosialisasi yang dilakukan oleh dibentuknya seluruh produk hukum penegak hukum, seperti kepolisian,
MKD seperti sosialisasi tentang ini merupakan lembaga terhormat. kejaksaan dan lain-lain. Kita kunjungan
Undang-undang MD3 (MPR, DPR Oleh karena itulah dibentuk kode juga ke Polda, Kejaksaan, apabila
RI, DPD RI, DPRD), khususnya kode etik,” ujar Wakil Ketua MKD, Yulian ada laporan-laporan di dapil terkait
etik DPR RI. Kode etik terkadang Gunhar saat kunjungan spesifik MKD anggota DPR,” ujar Wakil Ketua
berkaitan dengan aparat penegak ke kantor Polda Sulawesi Tengah. MKD, Adies Kadier dalam kunjungan
hukum, sehingga sosialisasi ke aparat Sosialisasi yang dilakukan MKD kerja ke Provinsi Kalimantan Timur.

44 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017