Page 46 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

Wujudkan Kredibilitas APBN 2018

Badan Anggaran DPR senantiasa berjuang untuk peningkatan kredibilitas APBN di setiap
tahunnya. Evaluasi demi evaluasi dilakukan agar APBN memiliki dampak bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

sebesar Rp 38,7 triliun.
Sedangkan untuk penerimaan negara
bukan pajak, terdiri dari penerimaan SDA
migas sebesar Rp 80,3 triliun, penerimaan
SDA non migas sebesar Rp 23,3 triliun,
pendapatan dari kekayaan negara yang
dipisahkan Rp 44,6 triliun, Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya Rp
83,7 triliun dan pendapatan badan layanan
umum sebesar Rp 43,3 triliun.
foto : Andri/iw disepakati sebesar Rp 2.220,6 triliun yang
Sedangkan untuk belanja negara

Pimpinan dan Anggota Banggar menandatangani kesepakatan APBN 2018 dengan Menkeu terdiri dari belanja pemerintah pusat
sebesar Rp 1.454,4 triliun, transfer ke
i tahun 2017 ini, Banggar telah fraksi hanya Fraksi Gerindra yang tidak daerah dan dana desa Rp 766,1 triliun.
berjuang untuk peningkatan menyetujui RUU APBN 2018. Namun Dengan demikian, pada tahun 2018 terjadi
Dkualitas APBN 2018. Beberapa Fraksi Gerindra tetap menghormati defisit fiskal sebesar Rp 325,9 triliun.
langkah telah ditempuh guna mencapai sikap pemerintah untuk menjalankan UU
tujuan tersebut. Setelah mengalami APBN 2018 ini, Semakin Akomodatif
penundaan, Badan Anggaran DPR Sejumlah kesepakatan pokok yang Banggar juga senantiasa akomodati
akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 dicapai dalam rapat kerja ini yakni terhadap pembahasan APBN 2018.
untuk dibawa dalam rapat paripurna. pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman
Dalam hal ini postur APBN 2018 senilai triliun yang terdiri dari pendapatan dalam dalam pembahasan RAPBN 2018
Rp 2.220,6 triliun dapat disetujui 9 dari 10 negeri Rp 1.893,5 triliun dan penerimaan menyampaikan beberapa poin terkait
fraksi di DPR. bukan pajak sebesar Rp 275,4 triliun. hasil audiensi Indonesia Budget Center
Kesepakatan ini diketok bersama Sedangkan penerimaan hibah sebesar Rp (IBC) tentang perhutanan sosial untuk
antara Banggar DPR dengan Menteri 1.196,9 triliun. mendapatkan perhatian dalam RAPBN
Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Pendapatan
Menkumham Yasonna Laoly, Menteri dalam negeri
PPN/Kepala Bappenas Bambang tersebut terdiri
Brodjonegoro. Serta hadir Deputi dari pajak yang
Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza disepakati sebesar
Adityaswara. Rp 1.618 triliun,
“Apakah kita bisa disepakati dan yang terdiri dari
setujui RUU APBN 2018 untuk dibawa pe nd apat an
dalam rapat paripurna besok pukul 10.00 pajak dalam
WIB?,” tanya Ketua Banggar DPR RI negeri sebesar Rp
Aziz Syamsudin di Gedung DPR RI, 1.579,3 triliun dan
Senayan, Jakarta. “Setuju,” jawab sebagian pendapatan pajak foto : Andri/iw
besar anggota Banggar DPR. per dag ang an
Sebagaimana diketahui, dari seluruh inter nasional

46 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017