Page 50 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

BKD Sebagai Sistem Pendukung Kinerja Dewan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ada tiga kekuasaan atau kekuatan yang mewakili
negara dalam mengurus hajat hidup rakyat. Ketiga kekuasaan itu adalah lembaga eksekutif,
lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Ketiga lembaga ini mempunyai fungsi dan
urusannya masing-masing dan bersinergi dalam membangun peradaban bangsa dan negara.
Di Indonesia lembaga legislatif dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

PR yang bertindak sebagai
lembaga legislatif mempunyai
Dtiga fungsi, legislasi, anggaran,
dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi
DPR bertindak sebagai lembaga pembuat
undang-undang. Fungsi anggaran DPR
berwenang sebagai lembaga yang berhak
untuk menetapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). DPR juga
memiliki fungsi pengawasan, artinya
DPR sebagai lembaga yang melakukan
pengawasan terhadap pemerintahan yang foto : Arief/iw
menjalankan undang-undang. Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk menerima cinderamata dari delegasi Parlemen
Dalam menjalankan fungsi yang Myanmar
tidak mudah ini DPR didukung oleh
Badan Keahlian Dewan (BKD). Badan pendukung itu. Supaya betul-betul melakukan berbagai macam kegiatan
ini ada untuk mendukung kinerja DPR, perannya dapat mendukung kinerja yang mendukung keahlian DPR RI, pada
dan sebagai unsur penguatan sistem Dewan,” ujar Johnson pada September Agustus 2017 BKD mengadakan Seminar
pendukung Kesekretaritan Jenderal DPR 2017. Nasional Kepolisian dengan tema ‘Polri
RI. Dengan adanya penguatan kepada Dia memaparkan untuk fungsi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu’.
sistem pendukung DPR, diharapkan legislasi, yakni pembentukan peraturan Seminar itu dilakukan untuk mengetahui
dapat meningkatkan tiga fungsi lembaga perundang-undangan, diperlukan bagaimana sistem peradilan pidana di
legislatif. perancang undang-undang, perancang Indonesia. Acara diselenggarakan di
Kepala Badan Keahlian Dewan peraturan perundang-undangan, dan ruang rapat Komisi III Gedung DPR,
(BKD) DPR RI Johnson Rajagukguk, penelitian, sehingga dibutuhkan peneliti Senayan, tersebut menghadirkan empat
mengatakan, khusus untuk DPR RI, untuk terlibat dalam menjalankan fungsi narasumber yang sangat kompeten
sistem pendukung Dewan sudah legislasi. yaitu Anggota Komisi III Arsul Sani,
dipisahkan. Sekretariat Jenderal menjadi “Lalu di fungsi anggaran, khususnya Karosunluh Divisi Hukum Polri, Brigjen
sistem pendukung untuk administrasi dalam pembahasan APBN bersama Pol Dr Agung Makbul, dan Direktur
teknis, dan untuk keahlian di BKD. Dalam pemerintah, karena APBN dan APBD itu Peradilan Pidana Kementerian Keamanan
badan ini didukung oleh tenaga perancang berasal dari pemerintah, maka tentu kita dan Peradilan Belanda Johan Bac.
undang-undang, tenaga peneliti, analis harapkan ada kajian-kajian yang berkaitan “Seminar ini mendiskusikan
APBN, hingga analis hukum. dengn APBN dan APBD. Maka sistem bagaimana cara agar posisi polisi ideal
“Ini yang sebenarnya menjadi pendukung ini yang harus terus dibenahi ke depannya dalam rangka criminal
salah satu tantangan kita ke depannya, dan diperkuat,” tambah Johnson. justice system. Selain itu, kita juga ingin
bagaimana untuk memperkuat sistem Dalam satu tahun ini BKD telah mendapatkan masukkan dari narasumber

50 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017