Page 51 - MAJALAH 156

BKD

mendorong partisipasi masyarakat. “Ini
sistem baru yang ingin dikembangkan
dalam membangun model partisipasi
masyarakat dalam penyusunan naskah
akademik dan rancangan undang-
undang,” ujar Inosentius, di Hotel Crown
Plaza, Jakarta awal November.
Terdapat lima elemen penting dalam,
peningkatan sistem partisipasi masyarakat
guna mewujudkan pembentukan undang-
undang yang partisipatif, transparan,
akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif.
Masih pada bulan yang sama, yakni
foto : Runi/iw tepatnya pada 3 November, Kepuasan
Dewan terhadap kinerja Badan Keahlian
Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI DPR RI semakin meningkat, hal itu
diperoleh berdasarkan survey internal
untuk kedepannya sebagai bahan Revisi pelaksanaan UU sudah sesuai peraturan yang menyatakan 72,65 persen dewan
UU Kepolisian,”kata Kepala BKD pelaksanaannya (PP) sebab perintah UU menyatakan puas terhadap kinerja
Jhonson Rajagukguk. juga menegaskan perlunya dibentuk PP 1 BKD. Hal itu diungkapkan Kepala
Dijelaskan Johnson, dalam atau 2 tahun setelah UU disahkan. BKD Johnson Rajagukguk saat
melaksanakan tugas pokoknya, Sedangkan secara sosiologis, membuka Seminar Nasional yg bertajuk
Kepolisian Negara Republik Indonesia pemantauan pelaksanaan UU dengan ‘Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam
bertugas membina masyarakat untuk melihat bagaimana UU dilaksanakan oleh Penyusunan Naskah Akademik dan
meningkatkan partisipasi masyarakat, aparat dan kepada masyarakat juga dilihat Rancangan Undang-Undang’ di Crown
kesadaran hukum masyarakat serta bagaimana ketaatan dalam pelaksanaan Plaza Hotel, Jakarta.
ketaatan warga masyarakat terhadap UU dimaksud. Dengan pantauan ini “Secara keseluruhan hasil survey
hukum dan peraturan perundang- lanjut Johnson, kalau ditemukan ada internal terhadap BKD menunjukkan
undangan. permasalahannya maka bisa diajukan hasil kepuasan dewan sebesar 72.65
Pada September 2017, BKD rekomendasi untuk dilakukan perubahan. persen,” ujar Johnson yang kemudian
menerima delegasi Parlemen Myanmar, “ Manakala diperlukan sosialisasi, maka diiringi oleh tepuk tangan para hadirin
maksud kehadirannya dalam rangka bisa diserahkan kepada Komisi atau seminar.
diskusi dan bertukar pikiran serta menimta Pansus, juga kepada Baleg,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, BKD
pengamalan dengan DPR-RI khususnya Sedangkan pada November 2017, adalah sistem pendukung di DPR yang
BKD terkait pemantauan pelaksanaan BKD mengajak masyarakat berpartisipasi memiliki tugas memberikan bantuan
Undang-undang. Kepala BKD yang menyusun naskah akademik. Pusat keahlian terhadap fungsi dan tugas
didampingi Kepala Pusat Perancangan Perancang Undang-Undang (PUU) dewan. Beberapa dukungan keahlian
UU Inosentius Samsul dan Kepala Pusat Badan Keahlian DPR RI mengajak yang diberikan adalah membuat naskah
Penelitian dan Pemantauan Pelaksanaan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi akademik hingga pendampingan dalam
UU Indra Pahlevi menjelaskan bahwa aktif menyampaikan aspirasinya penyusunan Rancangan Undang-Undang.
dalam pelaksanaan tugasnya DPR dalam penyusunan naskah akademik “Perlu disampaikan BKD merupakan
memerlukan sistem pendukung. dalam proses penyusunan peraturan badan baru meskipun fungsinya sudah
Pendukung teknis dilakukan oleh Setjen perundang-undangan. Karenanya, BKD lama ada, secara organisatoris baru
sementara dukungan keahlian dilakukan meluncurkan SIMAS PUU sebagai wadah dibentuk yang tugasnya memberikan
oleh Badan Keahlian yang baru dibentuk masyarakat menyampaikan aspirasi. dukungan keahlian sebagaimana
pada tahun 2015 lalu. Kepala Pusat PUU Inosentius diamanatkan UU No 17 tahun 2014
Pemantauan pelaksanaan UU Samsul menjelaskan bahwa SIMAS tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,”
kata Johnson bisa dilakukan melihat PUU adalah sistem yang dibangun guna tutur Johnson. n(eko)

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 51