Page 47 - MAJALAH 156

Banggar

BPK memberikan opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) pada LKPP 2016
tetapi dalam catatannya terdapat 6
lembaga yang mendapat opini TMP. Hal
ini perlu jadi perhatian pemerintah dalam
memberikan laporannya,” demikian
disampaikan dalam rapat kerja Banggar
DPR dengan Menteri Keuangan,
Kepala Bappenas dan Gubernur Bank
Indonesia.
Politisi PDIP ini meminta kepada
foto : Andri/iw seluruh kementerian dan lembaga
untuk senantiasa memperkuat audit
Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI menandatangani kesepakatan APBN 2018 dengan internal untuk memberikan pencegahan
Menkumham dini dalam laporan keuangan sebelum
2018 dalam rapat Panja pembahasan keberpihakan kita,” ujar Sukiman. Meski diserahkan kepada BPK. “Audit internal
belanja pemerintah pusat dalam RUU telah menyampaikan aspirasi tersebut pada harus diperkuat untuk menemukan
APBN 2018. pemerintah, dirinya tetap menghormati kesalahan atau penyimpangan sebelum
Sebelumnya, IBC telah mengusulkan kesepakatan bersama dalam Panja yang diperiksa BPK,” tegasnya.
kepada DPR agar memasukkan tambahan kini memasuki Rapat Timus. Kementerian dan Lembaga yang
komponen kegiatan pendukung Selain itu, Anggota Badan Anggaran mendapat status disclaimer atau tidak
rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai (Banggar) DPR Adisatrya Suryo Sulisto memberi pendapat oleh BPK yakni
dari DBH DR dalam rumusan RUU dalam menjalankan fungsi pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
APBN 2018 di Pasal 11 ayat (6) untuk juga meminta pemerintah untuk tegas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
peningkatan akses masyarakat dalam terhadap kementerian dan lembaga yang Kementerian Pemuda dan Olahraga,
pengelolaan hutan (perhutanan sosial 12,7 memperoleh predikat tidak memberikan Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan
juta ha). pendapat (TMP) atau disclaimer dalam Keamanan Laut dan Badan Ekonomi
Hal itu dilakukan dengan alasan laporan keuangan pemerintah pusat Kreatif.
sejalan dengan agenda prioritas proyek (LKPP) tahun 2016. Menurutnya Sementara Kementerian dan
pemerintah di tahun 2018 untuk perlu diberikan sanksi tegas agar tahun Lembaga yang mendapat wajar dengan
percepatan redistribusi lahan melalui mendatang tidak memperoleh predikat pengecualian yakni Kementerian
program perhutanan sosial 12,7 juta ha serupa. Pertahanan, Kementerian Lingkungan
hingga 2019 yang realisasinya hingga “Setelah mencermati LKPP 2016 dan Hidup dan Kehutanan, Kementerian
September 2017 kurang dari 5% di LHP BPK, fraksi PDIP berpandangan Pemberdayaan Perempuan dan
seluruh Provinsi karena belum didukung Perlindungan Anak, Badan Koordinasi
dengan komitmen anggaran pusat dan Keluarga Berencana Nasional, Komisi
daerah. Pemilihan Umum, Badan Informasi
Sebagaimana diketahui, kebutuhan Geospasial, Lembaga Kebijakan
anggaran perhutanan sosial berdasarkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan
hasil riset IBC mencapai Rp. 830 miliar/ Lembaga Penyiaran Republik Indonesia.
tahun. Sementara anggaran tersedia di Visi untuk mengutamakan
APBN rata-rata kurang dari 5% per tahun. kesejahteraan rakyat melalui politk
Politisi PAN ini memandang penting anggaran terus dilakukan oleh Banggar
masukan masyarakat sipil tersebut DPR. Selain akomodatif terhadap
sehingga perlu dipertimbangkan. “Sebagai aspirasi masyarakat yang masuk, Banggar
beban moral maka saya sampaikan tidak foto : Andri/iw juga senantiasa bersikap kritis terhadap
ada waktu lagi jika tidak disampaikan. Ini kebijakan politik anggaran pemerintah
perlu dipertimbangakan dalam konteks Anggota Banggar Sukiman yang tidak berpihak pada rakyat. n(hs)

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 47