Page 45 - MAJALAH 156

MKD

Adies mengungkapkan selama dengan adanya lembaga survey yang guna menghimpun suara setiap fraksi
ini kerja sama dengan Kepolisian menempatkan DPR sebagai lembaga hingga akhirnya diputuskan bahwa
terjalin dengan baik, institusi penegak terkorup, itu harus dihilangkan. MKD mengambil sikap menunggu
hukum ini juga menunjukkan langkah Namun Kami menyadari sepenuhnya, proses hukum yang saat ini tengah
kooperatif dengan DPR bila mana upaya tersebut tidaklah mudah. Meski berjalan.
diperlukan. Politisi Golkar ini juga mekanisme dan prosedur dijalankan “Karena kasus tersebut masih
mengatakan saat ini MKD memiliki dengan baik, namun dinamika sosial, ditangani aparat, jadi sesuai UU MD3
kewenangan dalam melakukan politik dan ekonomi senantiasa kami menunggu penanganan kasus
pendampingan apabila aparat penegak memberi warna tersendiri tentang dari aparat penegak hukum tersebut.
hukum melakukan penggeledahan perjalanan tugas dan fungsi lembaga Kemudian apa hasil dari aparat
terhadap Anggota DPR yang diduga perwakilan secara umum. Pasalnya penegak hukum tersebut yang akan
melakukan pelanggaran hukum. Aparat dari jumlah keseluruhan anggota DPR ditindaklanjuti,” jelas Adies.
penegak hukum harus mendapat ijin RI yang berjumlah 560 orang hanya Terkait hal tersebut, mengatakan
tertulis dari MKD terlebih dahulu. sebagian kecil yang tersangkut kasus kalau mengikuti Undang-Undang MD3
Selain itu, pada masa sidang korupsi, namun itu sudah menjadi yang berlaku pada saat ini, maka Ketua
IV tahun 2016/2017, MKD telah berita besar atau menghebohkan. DPR baru bisa diberhentikan kalau
menyelenggarakan seminar nasional Sementara di eksekutif, berapa banyak statusnya sudah menjadi terdakwa.
dengan tema Dinamika dan Tantangan gubernur, bupati atau walikota di Berkaitan dengan adanya laporan-
Kinerja Lembaga Perwakilan, sebagai seluruh Indonesia yang tersangkut laporan dugaan pelanggaran kode
upaya dan ikhtiar MKD dalam korupsi, nyaris tidak terdengar etik yang merupakan permasalahan
merespons dan mengkomodasi suaranya,” papar politisi Golkar atau perkara baru, hal itulah yang
persepsi publik dengan hasil-hasil yang tersebut. akan dirapatkan dengan fraksi-
telah dicapai oleh lembaga perwakilan. Pada akhir tahun 2017, MKD juga fraksi yang ada di DPR. Sufmi juga
“Dengan kata lain kami ingin merespon cepat terkait perkembangan menyampaikan bahwa ada pula pasal
masyarakat melihat bahwa DPR RI kasus Ketua DPR, Setya Novanto, yang menyebutkan, Anggota DPR
atau legislatif betul-betul telah bekerja yang ditetapkan sebagai tersangka bisa diberhentikan kalau sudah ada
dan menjalankan tugas sesuai dengan dalam kasus KTP elektronik. MKD keputusan pengadilan yang tetap. n(pi,
undang-undang yang ada. Terkait langsung melakukan rapat pimpinan ica)

foto : Jayadi/iw

Ketua MKD DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 45