Page 36 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

baik, sehingga mampu mendapatkan
penilaian WTP. “Kami juga mengimbau
pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota
secara nasional agar perbaikan administrasi
keuangan segera dilakukan,” harapnya.
Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi
Soerja Djanegara menyampaikan
opini WTP atas LKPP Tahun 2016
ini, merupakan pertama kali diperoleh
pemerintah pusat, setelah 12 tahun
menyampaikan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak
tahun 2004.
Hasil pemeriksaan LKPP tersebut
foto : Jayadi/iw didasarkan pada hasil pemeriksaan atas

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam 87 Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) dan satu
Kredibilitas Anggaran Untuk Laporan Keuangan Bendahara Umum
Negara sebanyak 74 LKKL. Sebesar 84
Kesejahteraan Rakyat persen memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian yang mempengaruhi secara
positif kewajaran LKPP Tahun 2016.
BPK juga memberikan Wajar Dengan
Komisi XI DPR yang membidangi fungsi anggaran DPR Pengecualian (WDP) terhadap 8 LKKL
selalu berorientasi pada tujuan kesejahteraan rakyat dalam atau 9 persen, yaitu pada Kementerian
menjalankan fungsi kedewanan. Kredibilitas pengelolaan Pertahanan, Kementerian Lingkungan
anggaran bagi setiap kementerian dan lembaga selalu Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Perempuan dan Perlindungan Anak,
menjadi dorongan yang dilakukan secara massif agar APBN
BKKBN, KPU, Badan Informasi
dapat terserap secara baik. Geopasial, Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan
i tahun 2018 ini. Laporan Ecky dalam Rapat Paripurna DPR RI di Lembaga Penyiaran Publik RRI.
Keuangan Pemeritah Pusat Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Sementara, opini Tidak Menyatakan
D(LKPP) memperoleh predikat Menurut Ecky, prestasi ini perlu Pendapat (TMP) sebanyak 6 LKKL atau 7
wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah segera disertai dengan laporan keuangan persen, yaitu pada Kementerian Kelautan
hal yang membanggakan bagi Komisi XI. konsolidasial dengan pemerintah dan Perikanan, Komisi Nasional Hak
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal daerah. Mengingat, porsi transfer ke Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan
Mucharam memberikan apresiasi kepada daerah semakin besar. “Ini bentuk Olah Raga, Lembaga Penyiaran Publik
pemerintah yang mendapatkan opini konsekuensi negara kesatuan, laporan TVRI, Bakamla dan Badan Ekonomi
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil keuangan konsolidasial jadi sebuah Kreatif. “Opini WDP atas 8 LKKL dan
audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keniscayaan,” tegas politisi dari F-PKS opini TMP atas 6 LKKL tersebut, tidak
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ini. Ditambahkan, pemerintah diimbau berpengaruh secara material terhadap
Tahun 2016. concern pada semua temuan hasil audit yang LKPP Tahun 2016,” sebut Moemarhadi.
“Saya mengucapkan selamat kepada belum ditindaklanjuti.
pemerintah secara khusus kepada Senada dengan Ecky, politisi dari Kesejahteraan Rakyat Bukan Soal
Menteri Keuangan yang pada tahun ini F-NasDem Johnny G. Plate juga Angka
untuk pertama kalinya dalam 12 tahun memberikan apresiasi kepada pemerintah Sementara itu, Anggota Komisi
mendapatkan hasil audit WTP,” ungkap atas penyusunan laporan keuangan yang XI Heri Gunawan juga menegaskan

36 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017