Page 32 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

Menjamin Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Warga Negara

Negara melalui pemerintah bertanggung jawab menjamin setiap warga negara baik di kota
maupun di desa mendapatkan hak atas layanan kesehatan yang memadai, tanpa adanya
diskriminasi. Komisi IX DPR RI sebagai lembaga legislatif negara memiliki tanggung jawab
pengawasan dan legislasi penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh pemerintah maupun
swasta. Tak hanya pada layanan kesehatan Komisi IX juga bertanggung jawab mengawasi
atas ketenagakerjaan.

10 juta lapangan pekerjaan merupakan
prioritas yang sangat penting.
Karena pengangguran menyebabkan
kemiskinan, instabilitas kemanan,
rentannya gesekan horizontal di
masyarakat,” ujar Dede.
Masih soal ketenagakerjaan, di
tahun yang sama pada Juli, Komisi
IX dan Pemerintah menyepakati
tujuh prinsip Rancangan Undang-
Undang (RUU) Perlindungan Pekerja
foto : Runi/iw Migran Indonesia (PPMI). Panitia
Kerja Komisi IX DPR RI bersama
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dengan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi M. Hanif Dhakiri serta
asal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, Ketua Komisi, Dede Yusuf pada Ketua Badan Nasional Penempatan
menyebutkan bahwa “Tiap- forum rapat paripurna yang digelar hari dan Perlindungan Tenaga Kerja
Ptiap warga Negara berhak Selasa, 10 Januari 2017 menyampaikan Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid
atas pekerjaan dan penghidupan beberapa hal yang amat genting bagi telah menyepakati tujuh isu krusial
yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat stabilitas Indonesia pada tahun 2017 dalam pembahasan RUU PPMI.
ini memuat pengakuan dan jaminan yaitu beban hidup rakyat yang semakin Adapun tentang tujuh kesepakatan
bagi semua warga negara untuk berat. yang dimaksud di atas adalah sebagai
mendapatkan pekerjaan dan mencapai Dede mangungkapkan pemerintah berikut. Pertama adalah pembentukan
tingkat kehidupan yang layak bagi telah mengeluarkan berbagai paket atase ketenagakerjaan di semua negara
kemanusiaan. Hak untuk mendapatkan kebijakan ekonomi untuk memperbaiki penempatan. Atase Ketenagakerjaan
pekerjaan dan penghidupan yang layak nasib rakyat, tapi realitanya tidak sesuai ini adalah bagian dari perwakilan RI.
penting untuk dijamin perlindungannya harapan. Data BPS 2016 menyebutkan Tugasnya pendataan, verifikasi, market
karena setiap warga negara berhak atas angka pengangguran masih tetap intelegent, berkordinasi dengan negara
kesejahteraan. tinggi yaitu 7 juta orang. Dia menagih penempatan. Dalam melaksanakan
Dalam mengemban tugas janji pemerintah akan menyediakan tugas atase ketenagakerjaan, dapat
pengawasan, legislasi, dan budgeting 10 juta lapangan pekerjaan bagi warga dibantu oleh perwakilan RI dan badan
selama tahun 2017 Komisi IX DPR RI negaranya. “Melalui forum terhormat yang memiliki kewenangan diplomat
telah melakukan serangkaian kegiaatan. ini DPR harus mengingatkan dan menguasai bidang ketenagakerjaan.
Pada awal Januari, Komisi IX melalui pemerintah bahwa janji menyediakan Kedua, Jaminan Sosial Pekerja

32 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017