Page 27 - MAJALAH 156

Komisi VI

Sidik Pangarso, menekankan agar (BPKS) Anggota Komisi VI Gde Sumarjaya dengan pengusaha pengusaha dalam
bisa menjalin sinergi dengan Pemerintah Linggih mengatakan Komisi VI sedang negeri sehingga pengusaha dalam negeri
Kota Sabang. Dia mengkhawatirkan membahas tindak lanjut pembentukan ini sulit berkembang, yang kecil sulit
antara BPKS dengan Pemkot Sabang holding BUMN tertuang dalam menjadi penengah, yang menengah sulit
bekerja secara tumpang tindih, sehingga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 menjadi besar, sehingga pengusaha dalam
tujuan yang diharapkan tidak bisa tercapai Tahun 2016 tentang Perubahan Atas negeri ini sulit berkembang,” ujarnya.
dengan maksimal. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun Menurut Gde, dikarena banyak
“Kita ingin pengusaha kawasan 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan perusahaan BUMN yang sejenis, itu
Sabang ini betul-betul bisa sinergi dengan dan Penatausahaan Modal Negara pada menyebabkan mereka bersaing diantara
pemda, jangan sampai anggaran yang Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan mereka sendiri dan perusahaan swasta
dikelola kawasan Sabang ini melakukan Terbatas. Hal ini bertujuan agar BUMN dalam negeri. Ini menyebabkan sama
kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih bisa menjadi lebih besar, lebih efisien, dapat halnya dengan negara bersaing dengan
dengan pemda, sedangkan tugas kawasan bersaing dengan perusahaan internasional rakyatnya. Disitulah terjadi tidak timbul
Sabang ini bukan untuk membangun dan memberikan keuntungan lebih banyak pelaku baru dalam dunia usaha, maka
Sabang secara fisik dan sebagainya,” jelas kepada negara. apa yang menjadi cita-cita kita mengenai
Bowo. “Komisi VI sedang membahas tentang pertumbuhan yang berkualitas menjadi
Menurut Bowo, tugas Pemkot dengan PP 72 Tahun 2016 terkait holdingisasi tidak tercapai.
BPKS harus saling mendukung satu sama BUMN, tujuannya untuk menggabungan “Pertumbuhan yang berkualitas
lain. Pemkot bertugas sebagai pengelola perusahaan-perusahaan BUMN sejenis itu ketika ada pertumbuhan dengan
administratur dan keuangan daerah yang nanti bisa menjadi besar dan dapat pemerataan dengan timbul pelaku baru.
sedangkan BPKS bertugas mendatangkan bersaing di tingkat internasional,” kata Nah kalau ini tidak terpenuhi, maka nanti
investor agar kawasan perdangan ini Gde Sumarjaya Linggih. giniratio akan tinggi, perbedaan antara si
meningkatkan perekonomian. Politisi Partai Golkar ini mengharapkan kaya dan si miskin akan tinggi dan justru
“Makanya nanti kita panggil dua- perusahaan BUMN setelah dilakukan kita menghindari terjadinya konglomerasi
duanya supaya tahu BPKS tugasnya holding dapat lebih saing lebih banyak dalam semua tingkatan termasuk swasta
bagaimana Pemkot tugasnya bagaimana,” kepada dunia global, yang selama ini hanya dan BUMN,” paparnya.
tandas Bowo. Dia berharap dengan sinergi bersaing dengan perusahaan-perusahaan Patut diketahui, Kementerian
keduanya, Sabang bisa menjadi kota dalam negeri, yang mengakibatkan BUMN terus menggenjot penyelesaian
industri dan pariwisata yang memiliki nilai pengusahan dalam negeri kalau selama ini pembetukkan perusahan induk Holding
jual ekonomi tinggi. mereka bersaing dengan pengusaha dan pada perusahaan-perusahaan BUMN
Politisi Partai Golkar ini juga mendesak perusahaan dalam negeri sulit berkembang. sejenis. Setidaknya ada 7 holding yang
agar BPKS mampu membangun “Nanti bersaingnya lebih banyak tengah dikejar pembentukannya oleh
Sabang menjadi kawasan internasional, keluar kalau selama ini mereka bersaing pemerintah.n(as)
perdagangan, dan periwisata. Dia
memberikan tantangan kepada jajaran
pengelola BPKS, agar mendatangkan
investor ke Sabang. Menurutnya kalau
infrastruktur tersedia tapi tidak memberi
dampak pada investor, perekonomian
daerah tidak akan maju secara signifikan.
“Harus menciptakan kawasan industri,
orang harus datang semua. Lalu pelabuhan
siap. Kemudian menciptakan pariwisata.
Kalau Sabang tidak berpengaruh
pada investasi tidak berpengaruh pada
pendapatan kita, saya pikir buat kita buang-
buang uang Rp300 miliar setiap tahun?”
keluh Bowo. Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 27