Page 26 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

Komisi VI komitmen majukan Perekonomian dan

Dunia Usaha Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014 - 2019 melaksanakan
tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

nasional terhadap gula, kesejahteraan para
petani, hingga persediaan bahan baku dan
lahan.
“Kita mau tahu apakah ini merupakan
kebijakan yang tepat. Kalaupun tepat
apakah tepat dilaksanakan hari ini atau
masih bisa tepat tahun depan. Hal ini
untuk meminimalisir dampak negatifnya,
sehingga target swasembada pangan untuk
kesejahteraan petani dan harga gula yang
terjangkau itu bisa tercapai,” ujar Hekal.
Politisi asal dapil Jawa Tengah itu
mengatakan pihaknya ingin memastikan
kondisi pabrik secara real dengan harapan
Tim Komisi VI DPR RI saat mengunjungi Pabrik Gula di Sidoarjo, Jawa Timur bahan baku yang diperlukan tersedia
sehingga nantinya masih memungkinkan
al ini untuk melaksanakan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Januari untuk direvitalisasi.
kedaulatan rakyat atas dasar Lalu. Ketua Tim Kunspek, sekaligus “Maka dari itu Komisi VI ingin
Hkerakyatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad meminta kejelasan serta mengumpulkan
oleh hikmat kebijaksanaan dalam Hekal mengatakan, kedatangan Komisi VI data-data yang masih diperlukan untuk
permusyawaratan/perwakilan, perlu tersebut bertujuan untuk mengkaji ulang secepatnya dilakukan pembahasan,
mewujudkan lembaga permusyawaratan kebijakan Pemerintah terkait penutupan sehingga dapat menentukan dukungan
rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan PG yang berada di wilayah PT Perkebunan politik ataupun tindakan selanjutnya
lembaga perwakilan daerah yang mampu Nusantara (PTPN) X itu. terkait rencana ini dan menemukan hasil
mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi “Setelah adanya rencana penutupan terbaik untuk semua pihak,” jelasnya.
serta menyerap dan memperjuangkan tersebut, keresahan dari masyarakat mulai Sebelumnya, Pemerintah tetap akan
aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan bermunculan. Tentu kita sebagai wakil melanjutkan rencana penutupan sembilan
tuntutan perkembangan kehidupan rakyat tidak bisa diam, kita harus kaji betul PG di Jawa Timur. Penutupan tersebut
berbangsa dan bernegara. apakah ini kebijakan yang tepat, benar, didasarkan umur pabrik yang sudah
Sepanjang Tahun 2017, Komisi dan akan mencapai swasembada gula yang ratusan tahun serta kurangnya produksi
VI DPR melaksanakan fungsi dalam berdampak pada kesejahteraan petani bahan baku di masing-masing PG.
bidang pengawasan antara lain terkait serta terjangkaunya harga gula, atau malah Dalam hal Kawasan Perdagangan
dengan produksi gula. Komisi VI DPR sebaliknya,” ungkap Hekal Bebas Sabang, Komisi VI menginginkan
meninjau Sejumlah Pabrik Gula (PG) di Politisi F-Gerindra itu berharap Sinergi antara Badan Pengusahaan
Provinsi Jawa Timur. Tim Kunjungan kebijakan tersebut dapat dikaji ulang secara Kawasan Perdagangan Bebas dan
Kerja Spesifik (Kunspek) tinjau PG matang oleh Pemerintah, dengan melihat Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dengan
Watoetoelis dan PG Toelangan di berbagai aspek seperti, kepentingan Pemerintah Kota (Pemkot) Sabang. Bowo

26 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017