Page 21 - MAJALAH 156

Komisi III

membahas Rancangan Undang-Undang Korupsi (Tipikor), dengan dukungan
(RUU) tentang Jabatan Hakim. Evaluasi anggaran dan kewenangan khusus.
profesi dan usia pensiun hakim, menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya
beberapa poin yang menjadi masukan Panjaitan berharap, keberadaan Densus
saat Panja RUU Jabatan Hakim menyerap Tipikor mampu memberantas korupsi di
aspirasi kepada stakeholder terkait. Indonesia.
Usulan tentang evaluasi kinerja 5 “Kepolisian dan Kejaksaan bukan
tahunan yang ada di pasal 31 RUU Jabatan kurang mampu, melainkan terkendala
Hakim, Panja mendapat usulan untuk rendahnya anggaran. Anggaran
diganti menjadi evaluasi profesi, karena untuk penanganan korupsi, tidak bisa
yang harus dievaluasi terutama berkaitan foto : arief/iw disamakan dengan perkara lain misalnya
dengan moralitas dan kepribadian. pembunuhan, narkoba, dan sebagainya,”
Sementara terkait usia pensiun hakim, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani kata Trimedya.
pada bagian keenam pasal 51 ayat 2 huruf ungkap Arsul. Bamsoet menegaskan, negara
c terkait pemberhentian hakim yang Sementara itu, Anggota Komisi III membutuhkan Densus Tipikor. Pasalnya,
dikarenakan telah berusia 60 tahun bagi DPR Muhammad Nasir Djamil menilai, perubahan signifikan dalam kebijakan
Hakim Pertama, 63 tahun untuk Hakim MoU itu tidak efektif. Pasalnya, dalam pembangunan nasional yang ditandai oleh
Tinggi, dan usia 65 tahun untuk Hakim implementasinya di lapangan, muncul besaran transfer dana ke daerah dan dana
Agung cukup menjadi poin penting benturan dan gesekan di antara ke tiga desa memerlukan pendekatan baru pada
dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim. institusi lembaga penegak hukum itu. aspek pengawasan dan pengamanan.
Di hal lain, kasus meninggalnya “Polri, kejaksaan dan kemudian KPK Dalam konteks itulah, Polri membentuk
Taruna Akpol Brigadir Dua Taruna itu perlu mengevaluasi nota kesepahaman dan memfungsikan Densus Tipikor.
Muhammad Adam yang diduga akibat yang sudah mereka tandatangani. “Karena jelajah kerja Polri mencakup
penganiayaan oleh senior Akademi Bahkan, ada kecenderungan beberapa seluruh wilayah negara, Densus Tipikor
Polisi (Akpol) pada Juni 2017 lalu juga ketentuan dalam nota kesepahaman itu pun disiapkan untuk mengambil peran
mendapat perhatian. Anggota Komisi III tidak dilaksanakan di lapangan,” tandas besar atas beban pengawasan dan beban
DPR Erma Suryani Ranik mendukung Nasir. pengamanan kebijakan pembangunan
langkah Kapolri untuk menyelesaikan nasional itu. Densus Tipikor
kasus tersebut hingga tuntas. Dorong Polri Bentuk Densus Tipikor sesungguhnya tak lebih dari eskalasi
Komisi III DPR juga mendorong dan penajaman fungsi Polri dalam
MoU KPK-Polri-Kejagung Bukan Polri untuk membentuk tim khusus mengamankan kebijakan pembangunan
Sumber Hukum dalam Bertindak untuk pencegahan korupsi. Tim khusus nasional,” pesan Bamsoet. n(sf)
Angggota Komisi III DPR Arsul Sani itu berupa Densus Tindak Pidana
menilai Memorandum of Understanding
(MoU) atau nota kesepahaman antara
Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dengan Kejaksaan Agung yang
salah satunya berisikan penggeledahan
yang akan dilakukan terlebih dahulu
harus melalui pemberitahuan, itu tidak
bisa dijadikan sumber hukum dalam
bertindak.
“Mou, surat edaran, dan lain
sebagainya, dalam tata urutan
perundangan kita, bukan merupakan
sumber hukum. Itu bisa dilihat di Pasal foto : Andri/iw
8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan,” Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan dengan Jaksa Agung Prasetyo

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 21