Page 16 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

Soroti Pembentukan BSSN dan Tingkatkan

Kualitas Penyiaran

Komisi I DPR RI membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen
telah melaksanakan kinerjanya, terutama fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi pada tahun
2017. Sejumlah rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, serta rapat dengar
pendapat umum dengan sejumlah pihak terkait pun telah digelar.

maupun sarana prasarana (sarpras) yang konten siaran dan jangkauan siaran
telah tersedia di sejumlah instansi dan menjadi tantangan LPP TVRI maupun
lembaga. “Jangan sampai pembentukan RRI, untuk bersaing dengan LPS
badan baru ini kontraproduktif maupun LPB. Menurutnya, konten siaran
dengan semangat pemerintah yang menjadi modal utama dan penting untuk
telah melakukan moratorium terhadap bersaing di industri media. “Kalau konten
lembaga-lembaga negara non struktural,” siaran tidak diperbaiki, maka orang akan
kata Arwani. mencari konten yang lebih baik,” kata
foto : Azka/iw Publik (LPP) TVRI dan RRI sebagai Meutya.
Sementara itu, Lembaga Penyiaran
Di bidang pertahanan, Komisi I
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mitra kerja Komisi I DPR memiliki DPR mengkritisi sulitnya modernisasi
fungsi untuk memberikan siaran alutsista. Dalam kurun waktu setahun
engawali tahun 2017, Ketua kepada masyarakat, untuk kepentingan terakhir ini tercatat telah terjadi beberapa
Komisi I DPR Abdul Kharis bangsa dan negara. Namun seiring kecelakaan pesawat TNI AU. Ironisnya
MAlmasyhari mengapresiasi perkembangan zaman, dan adanya kecelakaan pesawat tersebut justru terjadi
langkah penerbitan Peraturan Presiden Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan pada pesawat yang didatangkan dari luar
Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), negeri.
Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh menyebabkan LPP TVRI dan RRI Kharis melihat ada permasalahan
Presiden Joko Widodo. Menurutnya, semakin sulit untuk bersaing. besar yang harus direfleksikan oleh
Perpres BSSN ini perlu segera dilakukan Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya institusi TNI dalam melakukan
sinergi antar lembaga beririsan. Viada Hafid mengatakan, pembenahan modernisasi alutsista. Masalah tersebut,
“Perlu dicarikan kebijakan yang adalah masih tingginya ketergantungan
hasilnya nanti dapat menciptakan sinergi Indonesia terhadap pasokan alutsista
pengelolaan isu siber secara tepat. dari luar negeri. Komisi I DPR meminta
Apalagi tema cyber war harus dilihat dari Kementerian Pertahanan dan TNI perlu
aspek keamanan nasional secara holistik. memastikan kelayakan alutsista yang akan
Maka selain menimbang Kementerian dibeli dan jaminan akan kelengkapan
Komunikasi dan Informatika dan alutsista dalam sebuah sistem senjata yang
Lembaga Sandi Negara, perlu juga utuh.
melihat persiapan BIN yang telah
berproses,” kata Kharis. Sepakati Beberapa Undang-undang
Namun, Anggota Komisi I DPR Pada fungsi legislasi, Komisi I DPR
Arwani Thomafi mengingatkan, juga telah menjalankan kinerjanya.
pembentukan BSSN harus benar-benar foto : Jaka/iw Menginjak pertengahan tahun 2017,
memanfaatkan sumberdaya yang sudah Rapat Paripurna DPR RI menyetujui
ada. Baik sumber daya manusia (SDM) Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid perjanjian internasional tentang batas

16 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017