Page 14 - MAJALAH 156

KALEIDOSKOP

2017

Ingatkan Pemerintah Susun Program

untuk Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan selama tahun 2017 berupaya melaksanakan
kinerjanya di atas kepentingan rakyat. Sebagai Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang
Ekonomi dan Keuangan, Taufik mendorong berbagai program pemerintah di tahun mendatang
dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat. Hal itu terlihat dalam pembahasan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya.

ada pembahasan RAPBN p er ma sa lah a n
2018, Taufik mengatakan kurangnya tenaga
Pprogram yang sifatnya padat pendamping an .
karya dan berbagai program yang Selain potensi
menyentuh kesejahteraan masyarakat, adanya ruang
pengurangan angka kemiskinan penyalahgunaan
hingga penyediaan lapangan pekerjaan k ekua sa a n ,
harus didukung penuh. Termasuk manakala Dana
aspek pembangunan manusia dan Desa ini masuk ke
program yang menyangkut kebutuhan rekening bupati,
masyarakat. Anggaran dalam APBN yang seharusnya
didorong untuk dialokasikan kepada ke rekening desa.
peningkatan Indeks Pembangunan Ini yang menjadi
Manusia (IPM), selain kepada sektor titik krusial
infrastruktur. permasalahannya
Politisi F-PAN itu juga pada kurangnya
mengingatkan pemerintah terkait struktur organisasi
penyaluran Dana Desa. Pemerintah dari Kementerian foto : Andri/iw
diharapkan untuk lebih berhati-hati Desa,” imbuh
dalam implementasinya. Pasalnya, Taufik.
dengan anggaran yang mencapai T au f i k
Rp 60 triliun, berpotensi terjadi beranggapan alokasi dana sebesar Rp 1 Taufik mencontohkan, saat ini ada
penyimpangan dalam penyalurannya miliar per desa jika dikelola secara baik indikasi penyelewengan bantuan dana
ke tingkat desa. Apalagi, belum adanya dan akuntabel bisa menghapuskan desa dengan cara lewat pendamping
struktur organisasi Kementerian Desa, disparitas ekonomi yang masih terjadi dana desa, dana desa bisa dikucurkan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan di Indonesia. Namun yang menjadi jika desa tersebut memilih partai
Transmigrasi (Kemendes PDTT) masalah, menurut Taufik, dana tertentu. Menurutnya, politisasi dana
hingga tingkat desa, menyebabkan desa sebesar itu malah dipolitisir, desa disebabkan, stakeholder dalam
lemahnya pengawasan. Hal ini menjadi dimanfaatkan untuk kepentingan Kementerian desa belum kuat sampai
titik krusial yang harus diperhatikan politik golongan. “Hanya desa-desa ke tingkat desa.
pemerintah. yang dekat dengan faktor politik itu Untuk menghindari politisasi dana
“Aspek pelaksanaan Dana dapat bantuan. Seharusnya semua desa dia mengusulkan agar dana desa
Desa dari Kemendes harus betul- desa dapat. Tidak hanya desa yang dikaji kembali dengan melibatkan
betul ekstra prudent. Jangan sampai didampingi dari partai politik tertentu, Kementerian Dalam Negeri dan
ada penyimpangan, hanya karena ada muatan politik,” ujar Taufik. Kementerian Pekerjaan Umum dan

14 | PARLEMENTARIA n Edisi : 156 TH. XLVII 2017