Page 5 - MAJALAH 156
P. 5

telah  melakukan penghapusan Hak   Saya   memohon DPR  RI        penghapusan  Hak  Tanggungan
              Tanggungan atau Roya dan peralihan   menindaklanjuti permasalahan tersebut   atau Roya dan  peralihan  hak  lelang
              hak lelang yang diduga bertentangan   sebelum  terjadinya eksekusi  jaminan   yang  diduga bertentangan dengan
              dengan Peraturan Kepala  BPN    dan gugatan.                     peraturan yang berlaku. n
              RI No.1  Tahun 2010  tentang      Permasalahan  pokoknya adalah
              Standar  Pelayanan dan Pengaturan   tindakan Kepala BPN  Kab. Kediri,                Pengadu,
              Pertanahan.                     Jawa Timur yang  telah  melakukan            Kediri, Jawa Timur



                            masalah Sewa Tanah milik PT KAI Cirebon



                 Kami adalah  salah satu  warga   sewa setahun.                KAI namun hingga kini tidak ada
              penyewa/pengguna tanah milik      Bahwa kami keberatan dengan    tindak lanjutnya termasuk laporan ke
              PT.  KAI DAOP  3  Cirebon  yang   kebijakan PT.  KAI tersebut  karena   Kapolda Jabar.
              menyewa tanah negara ex Perjanka/  selain tidak  mempunyai legitimasi   Kami memohon melalui  DPR
              PT. KAI non  perlintasan Cirebon-  hukum,  penetapan tarif  sewa diduga   RI agar membantu  menyelesaikan
              Kadipaten untuk  dibangun rumah   dilakukan penuh rekayasa.      permasalahan tersebut. n
              sejak  1993 tapi harus membayar   Bahwa pada 21 November  2013
              sewa dari tahun 1991  dan setiap 3   dan 19  Januari 2015  masyarakat         Arudji Sulaeman,
              tahun sekali surat  perjanjian  sewa   penyewa dimediasi oleh DPRD Kab.   Majalengka, Jawa Barat
              diperbaharui dengan ditarik biaya   Majalengka  untuk  menyelesaikan
              administrasi sebesar 50% dari harga   masalah tersebut  dengan pihak PT.





                              Kekecewan pada Penanganan Perkara




                 Kami LSM LPP-PDKT  telah     pribadi.                         nama  baik tersebut  tidak dapat
              mengadukan    Kepala  Sekolah     Atas dasar tersebut kami membuat   ditingkatkan ke tahap  penyidikan
              Menengah Atas Negeri I Palangka   surat  laporan  ke  Polres  Palangkaraya   dengan alasan  belum cukup bukti,
              Raya  ke  Polres Palangka Raya atas   dengan  No. 471/LPP-PDKT/PR/  dan tidak ada unsur ancaman dengan
              perbuatan  tidak  menyenangkan  III/2017  tentang dugaan Perbuatan   mendasarkan  pada  yurisprudensi
              dan  pencemaran nama  baik  terkait   Tidak Menyenangkan dan laporan No.   putusan MK No. 1/PUU-XI/2013.
              tuduhan  kami  kepada   kepala  496/LPP-PDKT/PR/V/2017 tentang      Bahwa  dengan  kondisi  tersebut
              SMAN 1 Palangka Raya melakukan   dugaan   Penghinaan/Pencemaran  kami kecewa memohon keadilan
              pungutan liar kepada siswa masing-  Nama Baik  yang  dilakukan Kepala   dan  bantuan  Komisi III DPR RI
              masing  sebesar  Rp.  180  ribu pada   SMA Negeri I Palangka Raya.  untuk memberikan pengawasan atas
              Tahun Ajaran 2016/2017            Bahwa perkara  tersebut  telah   penegakan hukum kasus tersebut. n
                 Bahwa pihak  sekolah  telah   ditindak lanjuti  oleh Reskrim  Unit
              memberikan  tanggapan  namun    III  Polres  Palangkaraya  dengan
              menurut kami itu menyimpang serta   menerbitkan Surat Perkembangan                   Bidu.U.S,
              tidak  sesuai dengan subtansi  yang   Hasil  Penyidikan  (SP2HP)  yang   Palangkaraya, Kalimantan
              ditanyakan, bahkan memberikan   memberitahukan  bahwa   laporan                        Tengah
              jawaban  yang menyerang secara   dugaan penghinaan dan pencemaran




                                                                              Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA   |  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10