Page 5 - MAJALAH 156

telah melakukan penghapusan Hak Saya memohon DPR RI penghapusan Hak Tanggungan
Tanggungan atau Roya dan peralihan menindaklanjuti permasalahan tersebut atau Roya dan peralihan hak lelang
hak lelang yang diduga bertentangan sebelum terjadinya eksekusi jaminan yang diduga bertentangan dengan
dengan Peraturan Kepala BPN dan gugatan. peraturan yang berlaku. n
RI No.1 Tahun 2010 tentang Permasalahan pokoknya adalah
Standar Pelayanan dan Pengaturan tindakan Kepala BPN Kab. Kediri, Pengadu,
Pertanahan. Jawa Timur yang telah melakukan Kediri, Jawa Timur

masalah Sewa Tanah milik PT KAI Cirebon

Kami adalah salah satu warga sewa setahun. KAI namun hingga kini tidak ada
penyewa/pengguna tanah milik Bahwa kami keberatan dengan tindak lanjutnya termasuk laporan ke
PT. KAI DAOP 3 Cirebon yang kebijakan PT. KAI tersebut karena Kapolda Jabar.
menyewa tanah negara ex Perjanka/ selain tidak mempunyai legitimasi Kami memohon melalui DPR
PT. KAI non perlintasan Cirebon- hukum, penetapan tarif sewa diduga RI agar membantu menyelesaikan
Kadipaten untuk dibangun rumah dilakukan penuh rekayasa. permasalahan tersebut. n
sejak 1993 tapi harus membayar Bahwa pada 21 November 2013
sewa dari tahun 1991 dan setiap 3 dan 19 Januari 2015 masyarakat Arudji Sulaeman,
tahun sekali surat perjanjian sewa penyewa dimediasi oleh DPRD Kab. Majalengka, Jawa Barat
diperbaharui dengan ditarik biaya Majalengka untuk menyelesaikan
administrasi sebesar 50% dari harga masalah tersebut dengan pihak PT.

Kekecewan pada Penanganan Perkara

Kami LSM LPP-PDKT telah pribadi. nama baik tersebut tidak dapat
mengadukan Kepala Sekolah Atas dasar tersebut kami membuat ditingkatkan ke tahap penyidikan
Menengah Atas Negeri I Palangka surat laporan ke Polres Palangkaraya dengan alasan belum cukup bukti,
Raya ke Polres Palangka Raya atas dengan No. 471/LPP-PDKT/PR/ dan tidak ada unsur ancaman dengan
perbuatan tidak menyenangkan III/2017 tentang dugaan Perbuatan mendasarkan pada yurisprudensi
dan pencemaran nama baik terkait Tidak Menyenangkan dan laporan No. putusan MK No. 1/PUU-XI/2013.
tuduhan kami kepada kepala 496/LPP-PDKT/PR/V/2017 tentang Bahwa dengan kondisi tersebut
SMAN 1 Palangka Raya melakukan dugaan Penghinaan/Pencemaran kami kecewa memohon keadilan
pungutan liar kepada siswa masing- Nama Baik yang dilakukan Kepala dan bantuan Komisi III DPR RI
masing sebesar Rp. 180 ribu pada SMA Negeri I Palangka Raya. untuk memberikan pengawasan atas
Tahun Ajaran 2016/2017 Bahwa perkara tersebut telah penegakan hukum kasus tersebut. n
Bahwa pihak sekolah telah ditindak lanjuti oleh Reskrim Unit
memberikan tanggapan namun III Polres Palangkaraya dengan
menurut kami itu menyimpang serta menerbitkan Surat Perkembangan Bidu.U.S,
tidak sesuai dengan subtansi yang Hasil Penyidikan (SP2HP) yang Palangkaraya, Kalimantan
ditanyakan, bahkan memberikan memberitahukan bahwa laporan Tengah
jawaban yang menyerang secara dugaan penghinaan dan pencemaran

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 5