Page 59 - MAJALAH 156

citra negaTif tenggelamkan citra positif dpr

pemberitaan beberapa anggota lainnya berharap DPR dapat fokus pada
yang cenderung negatif. masalah pendidikan. Bukan hanya
Mungkin kita juga sebagai memperbaiki sarana dan prasarananya
masyarakat kedepan ini, khususnya tetapi juga sistem pendidikan kita.
menjelang Pilkada, bukan saatnya lagi Bagusnya ujian nasional dikembalikan
menerima bual-bualan dari individu ke jaman dulu, karena yang paham
yang ingin menjadi anggota dewan. betul kapasitas siswa – siswi adalah
Tetapi, kita harus memperhatikan gurunya sendiri. Tidak mungkin

Miftahur Rizik keseriusan mereka berdasarkan kinerja pertanyaan yang sama dihadapkan
atau visi misinya. kepada orang yang berbeda,
Sisi lain, sebagai rakyat, saya harapkan kurikulum saja berbeda belum lagi
Menurut pengamatan saya selama transparansi dana dan kinerja harus jelas. akses internet. Mohon diperhatikan
ini, bahwa ada banyak anggota DPR Sebaiknya ada laporan khusus yang bisa lagi,begitu juga dengan tunjangan
yang berprestasi dan benar- benar dibeberkan kepada masyarakat untuk guru di daerah yang masih minim.
bekerja, turun langsung ke desa-desa mengurangi miskomunikasi antara DPR
bertemu menyerap aspirasi. Namun, dan konstituennya. Miftahur Rizik,
terkadang hal ini tertutupi dengan Sebagai mahasiswa, saya juga sangat Seniman - Jambi

DPR Harus Tetap awasi Implementasi UU PPMI

aturan turunan yg maksimal harus terbit kepada pihak swasta. Akibatnya
2 tahun setelah diundangkan. menimbulkan banyak masalah
“Setelah 10 tahun akhinrya UU ini yang dihadapi TKI, seperti
disahkan juga, kami sangat menunggu Pemalsuan dokumen, Biaya tinggi,
UU ini untuk memberi perlindungan Penampungan tidak layak, Jeratan
kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) hutang, Perdagangan Orang.
baik sebelum diberangkatkan maupun Saya juga mengapresiasi rapat-
setelah berkerja,”kata Siti Badriah rapat pembahsan RUU yang dilakukan
Siti Badriah
selaku Koordinasi Advokasi Kebijakan di DPR secara terbuka sehingga
Saya melihat kinerja DPR sudah Migrant Care. masyarakat luas bisa memonitor. Saya
Baik, terlebih setelah diundangkannya Pasalnya, banyak TKI yang dipaksa mengapresiasi anggota DPR yang
perlindungan hukum untuk para bekerja di luar negeri melalui swasta, terbuka dengan memasukkan Migrant
pekerja migran di luar negeri pada dengan orientasi mencari keuntungan. Care. kami berharap pihaknya hal
tanggal 25 Oktober 2017 lalu. Setelah lahir UU ini diharapkan seperti ini bisa dipertahankan dalam
Namun, saya berharap DPR RI tetap Pemerintah memiliki wewenang lebih pembahasan RUU lainnya.
mengawasi implementasi Undang- besar untuk melindungi. Misalnya
Undang (UU) perlindungan Pekerja seperti pendidikan dan pelatihan yang Siti Badriah
Migran Indonesia (PPMI). Terlebih seharusnya menjadi tanggung jawab Koordinator advokasi
dalam UU ini memandatkan banyak negara namun malah dilimpahkan kebijakanMigrant Care

| 59
Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 59
Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA
Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 59