Page 79 - MAJALAH 156

Kalau Paket Jenazah Kena Bea Fraksi PKS tersebut sembari tertawa.
Pertugas BC Lombok tersebut
Masuk, Bisa Hidup Lagi mengakui memang beberapa kali
membuka jenazah itu, karena
sesusai nota intejelen barangkali ada
narkoba yang masuk. “Memang kalau
Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR yang dipimpin Wakil kecelakaan ada tanda-tandanya meski
Ketua Komisi Soepriyatno menemukan fakta mengejutkan tidak perlu mengetahui apa penyebab
kematiannya,” ia menambahkan.
saat kunker belum lama ini. Selain mendapatkan data-data
Anggota Tim Willgo Zainar yang
soal bea masuk dari Wilayah Bea Cukai NTB, Kanwil Bea juga politisi asal NTB menyatakan
Cukai menyebutkan dari komoditas impor yang paling sering benar dari NTB ada sekitar 50 ribuan
adalah paket jenazah yang tidak terkena bea masuk. TKI terutama paling besar ke Malaysia.
Kebanyakan tidak memiliki ketrampilan
M endengar anggota penjelasan, keluarganya sudah mendapatkan dikejar-kejar petugas dan juga ada TKI
dan berujung jadi TKI illegal, lalu
Tim
yang bermasalah dengan majikannya.
pemberitahuan dan mereka menjemput.
para
“Karena itu PJTKI juga harus
XI
Komisi
Kunker
DPR terbengong-bengong karena Paket ini tidak kena bea masuk sebab selektif tidak hanya menjual manusia
termasuk Pemberitahuan Impr Barang
pengiriman paket jenazah TKI tersebut. Khusus (PIBK),” jawab pejabat Kanwil kemudian tidak berfikir bagaimana
Masih penasaran para anggota Dewan BC NTB. keselamatan dan perlindungannya.
mempertanyakan berapa banyak dan Atas keterangan tersebut, anggota Pemda, Pemerintah Pusat dan PJTKI
dari mana ? Dewan Refrizal memaklumi jika paket harus bekerja sama swasta agar tidak
“Hampir setiap hari. Selalu ada jenis itu tidak dikenakan bea masuk. “ terus berulang terjadi kasus TKI yang
seminggu bisa ada tiga sampai lima kali. Kalau dikenai bea masuk bisa hidup meninggal di luar negeri,” tandas Willgo
Paket jenazah itu dari Malaysia. Biasanya lagi,” tukas anggota Tim Kunker dari menambahkan. n(mp)

Anggota Tim Kunker Komisi XI DPR Willgo Zainar bersama Pejabat Bea Cukai NTB

Edisi : 156 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 79